INILAHONLINE.COM, MAGELANG
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, merintis tiga desa pengawasan dan 11 desa anti money politik dideklarasikan, meliputi Desa Ngargoretno di Kecamatan Salaman, Desa Pakunden di Kecamatan Pakis dan Desa Temanggung di Kecamatan Kaliangkrik.
“Desa pengawasan, dideklarasikan di Dusun Butuh, Desa Temanggung, di lereng Gunung Sumbing, Rabu (6/11/2019), petang.” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Sholeh kepada Wartawan di Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Kamis (7/11).
Yang menarik, lanjut Habib, Dusun Butuh merupakan dusun tertinggi di Kabupaten Magelang tepatnya dilereng Gunung Sumbing diketinggian 3771 Mdpl. Alasan dideklarasikan di dusun tertinggi tersebut, diharapkan menjadi ‘virus’ gerakan moral dalam memberantas money politik terutama dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia mulai dari Pilkades hingga Pilpres.
Menurut Habib, money politik merupakan embrio dari tindak korupsi. Saat ini sudah berapa puluh pejabat politik yang masuk dipenjara. Ini karena ongkos politik di Indonesia sangat mahal. Jadi hal ini harus diminimalisir syukur dihilangkan. salah satunya mulai dari menolak money politik,” katanya.
Sedangkan ke 11 desa anti money politik itu, tersebar di 5 gunung. Masing-masing di Gunung Andong, Telomoyo, Merapi, Sumbing dan Pegunungan Menoreh. Ke-11 desa itu, antara lain 5 desa di Kecamatan Ngablak, Yakni di Desa Jogoyasan, Pandean, Pagergunung, Girirejo dan Sumberejo.
“Desa-desa ini ada ada diantara Gunung Telomoyo dan Andong, Memilih desa-desa tersebut, karena pernah ada laporan money politik saat pilkada lalu. Jadi sebelumnya kita petakan dulu, mana desa yang dulu ada laporan money politik atau tidak,” ungkapnya.
Kades Desa Temanggung, Muslih H mengaku sangat mengapresiasi desanya dijadikan sebagai salah satu desa pengawasan, merupakan penghargaan. Meski desa Temanggung termasuk desa termiskin di Kabupaten Magelang, nawun warganya tetap konsisten dalam membangun demokrasi.
“Kami sangat mengapresiasi. Namun ini menjadi tantangan buat kami untuk membuktikan jika diwilayah ini tidak ada money politik baik saat pilkades, maupun pil-pil yang lain. Bagaimana pun, memilih calon pemimpin itu bukan karena uang, melainkan sesuai dengan visi misinya,” jelasnya.
(Ali Subchi)
Komentar