oleh

Bima Lecehkan Dewan, Terkait Subsidi PDJT, Gagal Lelang Masjid Agung dan RSUD Kota Bogor

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Merasa dilecehkan oleh Bima Arya Sugiarto, calon Walikota Bogor petahana pada sesi kelima Debat Publik Pilkada Kota Bogor 2018 yang disiarkan langsung Metro TV ke seantero Nusantara, Sabtu (5/5) dan dipandu oleh Aviani Malik, sejumlah legislator Kota Bogor bereaksi.

“Ini tak hanya kebohongan publik, tapi Bima sudah melecehkan Dewan (DPRD Kota Bogor, red). Apa yang dia sampaikan dalam Debat Publik di Metro TV terkait gagal lelang RSUD dan Masjid Agung di Pasar Anyar Kota Bogor, serta soal subsidi PDJT gara-gara tak disetujui Dewan, itu bohong,” ungkap sejumlah anggota DPRD Kota Bogor dari beberapa partai politik di deretan kursi VIP shaf pertama dan kedua di Studio Metro TV, Sabtu (5/5/2018) malam.

Para legislator itu bereaksi, dengan berdiri dari tempat duduk mereka sembari menunjuk ke arah Bima, setelah menjawab pertanyaan Calon Walikota Bogor dari PDIP dan PKB, Dadang Danubrata terkait kasus PDJT yang subsidinya tak mengucur, kata Bima, lantaran tak disetujui oleh teman-teman DPRD Kota Bogor.

“Bagaimana mau menyetujui, jika tak ada payung hukumnya. Kan yang ada PDJT, bukan Trans Pakuan! Apa mau diborgol? Ya, kamu nggak maulah!,” tandas Lania dari PDIP, geregetan. Politisi PKS, Abuzar, SE juga menyatakan, sinyalemen Bima pada Debat Publik Metro TV yang dibiayai uang rakyat atas persetujuan Dewan itu tak elok. Yang semestinya soal PDJT itu bisa diperdebatkan di ruang terbatas dengan Dewan, tapi ini disampaikan ke ruang publik, dan salah lagi. Seolah-olah Dewan tak becus, karena dinyatakan Bima, DPRD tak menyetujui subsidi PDJT.

“Setelah pernyataan Bima itu, kami terima banyak pesan WA dan SMS dari warga, apa betul begitu? Apa benar Dewan tak menyetujui subsidi PDJT? Kami ingin sampaikan yang haq/benar soal PDJT itu,” ujar Wakil Ketua Fraksi dan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor yang nyalon jadi Anggota DPR RI 2019-2024 Dapil Kota Bogor-Cianjur itu.

Menurut Abuzar, bermula dari dana Rp 5 miliar yang seharusnya jadi investasi, bukan operasional PDJT, hal ini belum dipertanggungjawabkan oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto. “Due dilligentnya belum disampaikan Walikota ke DPRD Kota Bogor,” jelasnya.

Terkait subsidi PDJT, lanjutnya, memang belum ada Perda sebagai payung hukum PDJT, bukan TransPakuan yang diajukan ke Dewan, padahal dengan bentuk PDJT yang ada selama ini, perusahaan jasa transportasi itu kolaps. “Jadi bola sesungguhnya ada pada eksekutif, bukan legislatif. Kok, malah nyalahin Dewan, gimana sih etikanya,” cetus Abuzar, kecewa.

Kekecewaan juga tampak di raut muka Wakil Ketua DPRD Kota Bogor. Tampak hadir, dua pucuk pimpinan Dewan, yaitu Heri Cahyono dan Jajat Sudrajat. Jajat juga sempat berdiri dan hanya bisa menunjuk ke arah Bima di panggung debat publik ketika Bima menjawab pertanyaan bernada sedih Calon Walikota Bogor nomor urut 1, Achmad Ru’yat terkait gagal lelang RSUD Kota Bogor, padahal anggarannya sudah tersedia Rp 71 miliar dari kebutuhan senilai Rp 103 miliar.

Dalam hal ini, lagi-lagi Bima menyudutkan Dewan. “Soal rumahsakit (RSUD Kota Bogor, red.), kami juga anggarkan untuk tahap kedua, sehingga kelas tiganya makin banyak, dan warga punya fasilitas lebih baik. Tapi, tidak disetujui oleh teman-teman Dewan. Oleh karena itu, tahun ini pemerintahan kota membantu mencari akses pendanaan yang lain untuk membangun rumahsakit itu,” ungkap Bima menjawab Ru’yat.

Sebelumnya, Bima juga menanggapi Ru’yat seputar dibongkarnya Masjid Agung di Pasar Anyar yang mendapatkan anggaran dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sekitar Rp 45 miliar. “Soal Madjid Agung, kontraktor agak nakal, tak penuhi spec, sehingga waktunya molor, bahkan ini sudah diaudit oleh inspektorat. Tapi, kami tetap komit bangun tempat ibadah itu,” tandas Bima.

Soal RSUD Kota Bogor yang sebelumnya adalah RS Karya Bhakti, kata Jajat, adalah inisiatif Dewan. Banyak konstituen Dewan yang meliputi 45 anggota dari semua fraksi partai politik berharap ada rumahsakit yang memberikan pelayanan kesehatan, terutama kepada keluarga kurang atau tak mampu.

“Karenanya, semua fraksi di DPRD Kota Bogor, termasuk PAN mendukung RSUD Kota Bogor, di antaranya setuju dengan anggaran Rp 71 miliar, sesuai dengan Kebutuhan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2016 untuk 2017. Usulan RSUD Rp 103 miliar. Eh setelah dianggarkan, kok malah gagal lelang. Ya jangan salahkan Dewan, dong, dimana etikanya, apalagi disampaikan ke publik, dilihat dan didengar masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kan, nggak elok jika hal itu sampai dilihat oleh Adeksi (Asosiasi Dewan Kota se-Indonesia), seolah-olah DPRD Kota Bogor yang tak setujui hingga terjadi gagal lelang masjid dan RSUD, serta kasus subsidi PDJT, padahal semua itu ranah eksekutif, dalam hal ini walikota dan jajarannya,” tegas Jajat.

Setelah acara itu, Jajat berkomunikasi dengan pimpinan Dewan yang tak hadir, yaitu Untung W Maryono, Ketua DPRD Kota Bogor dari PDIP yang juga Sekretaris Adeksi, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dari Partai Gerindra, Sopian. Tak tertutup kemungkinan, mereka segera gelar jumpa pers terkait pelecehan Dewan di debat publik Metro TV itu, kemudian akan menggalang interpelasi terhadap Walikota Bogor. (Mochamad Ircham)

Komentar