INILAHONLINE.COM, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi, pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayahnya.
Sekertaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno menyebut, Petty Corruption atau korupsi skala kecil, rawan terjadi dalam PPDB. Sehingga, perlu dilakukan pencegahan.
“Ini menjadi suatu titik awal kita dalam penanganan korupsi yang lebih besar,” ucap Sumarno, saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Petty Corruption dalam PPDB Tahun 2024, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024).
Ia mencontohkan, petty corruption pada PPDB bisa dilakukan orangtua calon siswa, dalam mengatasi masalah zonasi.
“Orang tua berusaha memasukan anaknya di sekolah favorit atau unggul, kemudian ada niatan orang tua murid untuk melakukan hal-hal itu,” kata sekda.
Oleh karena itu, Sumarno meminta para pendidik maupun orang tua calon siswa, agar tidak melakukan hal yang melanggar norma maupun peraturan PPDB.
Jangan sampai, sorot Sumarno, anak-anak yang akan dididik dan dibangun karakternya melalui sekolah, tetapi dalam penerimaannya dimulai dari sesuatu yang tidak berintegritas, dengan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Sehingga kita yang ada di penyelenggara pendidikan, harus bisa mencegah agar berbagai penyimpangan itu tidak terjadi,” tegasnya.
Sumarno juga meminta kepada pihak sekolah, siapa pun itu, untuk tidak menganggap perilaku penyimpangan sebagai peluang, untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
“Teman-teman dari KPK ini akan meyupervisi panjengan semua (pendidik). Ini untuk memulai agar lebih meningkatkan integritas, dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Jateng serta kabupaten/ kota,” jelas Sumarno.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, rakor yang dikuti para kepala sekolah SMA dan SMK se-Jateng itu, akan mendiskusikan tentang sistem pendidikan berintegritas, yang dimulai dengan PPDB dan sistem pendidikan beserta implementasinya.
Menurut Bahtiar, integritas yang dibangun KPK bertujuan untuk memperkecil potensi niat maupun kemauan bertindak menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. (Suparman)
Komentar