oleh

Dijadikan Obyek Wisata Nasional Melebihi Bali, Karimunjawa Perlu Penataan Pertanahan

INILAHONLINE.COM, JEPARA

Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, akan dijadikan obyek wisata menarik melebihi Bali. Tetapi soal pertanahannya, perlu ditata lagi dan ditertibkan, kata Sudiharto SH (Titop), pengacara senior di Jepara, ditemui dirumahanya Jumat malam lalu.

Menurut Titop rata-rata seminggu dua kali mengunjungi Kepulauan Karimunjawa dari Jepara, kepulauan ini sangat indah panoramanya. Hawanya segar dan bersih. Pantainya, berpasir putih dan bersih, tanpa sampah selembarpun. Ikan-ikan yang berenang didekat pantai, berseliweran jelas dipandang mata karena air lautnya bening.

“Infra struktur sudah tertata rapi. Satu hotel taraf Internasional telah berdiri disana. Perlistrikan beres, menyala 24 jam non-stop. Sebelumnya dengan genset power terbatas, listrik cuma mampu operasional dari jam 17.00-05.00. Hanya menjangkau beberapa pulau disekitar pulau induk. Kini Karimunjawa malam hari bak bidadari,” ucap Titop.

Perjalanan dari Jawa bisa ditempuh dengan start dari kota Jepara atau Semarang. Dari pelabuhan Jepara, memakai kapal cepat tarif Rp 150.000/orang, pelayaran selama dua jam. Dengan kapal biasa enam jam. Dari Bandara A.Yani Semarang memakai pesawat F-27, waktu tempuh 10 menit. Sorti penerbangan Semarang-Karimunjawa berjalan reguler.

Sudiharto SH, advokad senior di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Satu catatan diberikan Tito SH dan jadi keprihatinannya yakni, perlu ada penataan sekaligus penertiban terkait penguasaan pertanahan di Kep Karimunjawa. “Saat ini masalah pertanahan disana rancu cenderung tumpang tindih. Jika tidak dari dini ditangani, masalah ini kelak menjadi persoalan serius,” tandas Titop SH.

Pengacara ini sekarang sedang menangani sekitar 150 kasus tanah di Karimunjawa. Salah satu diantaranya aneh, dimana satu persil tanah dan persil yang berdampingan, nomor registernya tertukar. “Kalau begini kondisinya apa yang punya tanah tak pusing kepala ?,”tutur Advokad terpopuler di Jepara ini.

Selain itu diamatinya terkait penguasaan tanah di kepulauan-kepulauan kecil seputar Karimunjawa sebagai Pulau Induk. Disana orang membeli tanah dengan cara dibawah tangan. Pembeli membayar pada pemilik tanah kemudian langsung menguasai. Begitu saja, tanpa disertai kelengkapan surat-surat resmi lainnya.

Jika cara jual beli tanah macam itu, dipastikan cara penguasaan pulau-pulau kecil (ratusan jumlahnya-Red) di Kep Karimunjawa, juga tak jauh caranya dengan yang telah berjalan tersebut. Dengan mudahnya orang-orang berduit, termasuk orang asing, “membeli” dan menguasai pulau-pulau bagian dari Kepulauan Karimunjawa.

(Heru Christiyono Amari)

Komentar