INILAHONLINE.COM, BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dipanggil DPRD Kota Bogor, untuk dimintai keterangan terkait permasalahan banyaknya tenaga kesehatan (nakes) pindah ke instansi lain gara-gara tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).
“Kami juga akan menanyakan progres Dinkes Kota Bogor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat kerja (raker) dengan Komisi IV terkait tukin nakes beberapa waktu lalu,” ungkap Ketua Komisi I, Safrudin Bima, belum lama ini.
Menurutnya, mengatakan pertemuan ini merupakan rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV dengan Dinkes dan BKPSDM. “Rapat gabungan terkait tindak lanjut permasalahan isu tunjangan tenaga kesehatan,” kata Safrudin Bima.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV, Karnain Asyhar. Ia mengatakan rapat gabungan akan dilaksanakan hari ini pukul 13.00 WIB. Namun sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Krisnanto mengatakan DPRD akan memanggil Dinkes dan BKPSDM untuk dimintai penjelasan terkait tunjangan nakes yang dianggap lebih rendah dari PNS di instansi lain.
“Kita akan panggil nih Dinkes dan BKPSDM untul menanyakan apa dasarnya (menetapkan angka itu). Kalau dia dasarnya ada aturan yang langsung nyebut angka, kita udah gak bisa apa-apa. Paling solusinya adalah bagaimana menyiasati jaspel,” kata Atang kepda media di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Menurut Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, bahwa Dinkes telah melakukan pengumpulan data penghasilan nakes Kota Bogor pada Februari lalu. Pengumpulan data dilakukan secara acak kepada nakes di seluruh puskesmas Kota Bogor. Namun saat ini, sampel yang dijadikan Dinkes sebagai acuan adalah bulan Agustus dan Desember 2021.
“Pada bulan itu, penghasilan nakes lumayan tinggi karena pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi. Desember itu pemerintah kejar target vaksinasi. Pegawai puskesmas bisa sampai tiga kali turun melakukan vaksinasi dalam seminggu. Jadi pasti dapat insentif lumayan dari situ,” ucap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
“Kenapa ya Dinkes demikian? Kita ini anaknya, tapi kok begitu caranya. Kenapa sampelnya bukan pada bulan yang jarang vaksinasi atau bulan sebelum ada vaksinasi?,” ujarnya.
Seperti telah diketahui, bahwa insentif vaksinasi untuk dokter kemarin itu lumayan besar, yakni Rp250.000 per hari. Sedangkan insentif vaksinasi untuk perawat Rp150.000 per hari. (Ian Budi Lukito)
Komentar