oleh

DISINFORMASI UU CIPTA KERJA

Oleh : Gunoto Saparie
(Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Jawa Tengah)


Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada 5 Oktober lalu. Mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo, UU ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kita tahu, Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode atau pendekatan Omnibus Law merupakan metode baru dalam penyusunan suatu produk legislasi di Indonesia. Teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang ini ditujukan untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang dengan satu undang-undang tematik. Metode ini sangat berbeda dengan model pembentukan undang-undang selama ini yangmenggunakan pendekatan single-subject rule, di mana materi muatan rancangan undang-undang yang selama ini dibentuk hanya mencakup satu tema tertentu secara spesifik.

Omnibus Law berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu omni atau omnes yang berarti semua atau segala, dan bus yang berarti untuk atau kepada. Omnibus bisa diartikan sebagai untuk semua. Secara hukum Omnibus Law adalah aturan atau UU yang dibuat berdasarkan kompilasi atau kumpulan beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda.

Omnibus Lawdicetuskan Joko Widodo pada Rembuk Nasional ke-3, tanggal 23 Oktober 2017, kemudian disampaikan lagi pasca-pelantikan periode ke-2 tahun 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Sebagai tindak lanjut, pada 29 November 2019, Presiden Joko Widodo mengajak DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk dua UU sekaligus, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Alasan pembuatan Omnibus Law adalah adanya kendala regulasi yang berbelit-belit, dan penguatan ekonomi nasional dengan memperbaiki iklim investasi dan daya saing.
Tujuan UU Cipta Kerja adalah melakukan perbaikan ekosistem investasi serta kemudahan dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Hal itu dijabarkan dalam sebelas klaster penyederhanaan, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pengembangan dan pemberdayaan UMK, pengenaan sanksi, administrasi pemerintahan, kawasan ekonomi, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan investasi serta projek pemerintah.

Jokowi—panggilan akrab Joko Widodo melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, Jokowi memberikan keterangan pers untuk meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di masyarakat tersebut.

Jokowi Membantah

Jokowi dengan tegas membantah adanya isu penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi). Sedangkan mengenai isu upah minimum dihitung per jam, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar, karena tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang.
Bagaimana dengan isu bahwa semua cuti (cuti sakit, cuti kawin, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan) dihapuskan dan tidak ada kompensasinya?

Bagaimana pula dengan isu bahwa perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Tidak benar, kata Jokowi. Tidak benar pula isu penghapusan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Bagi industri besar harus studi amdal yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

Yang lucu ada isu bahwa UU Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan. Menurut Jokowi, hal itu tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). UU Cipta Kerja juga tidak mengatur perizinan pendidikan, apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren.
Jokowi juga menjelaskan tentang isu keberadaan bank tanah. Bahwa bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

 

Sementara mengenai isu bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang dalam UU Cipta Kerja, Jokowi juga membantahnya. Karena yang benar, jaminan sosial tetap ada.
Riset Opini Publik
Benarkah mayoritas rakyat Indonesia menolak UU Cipta Kerja? Sebelumnya sejumlah riset opini publik mengungkapkan bahwa mayoritas pemangku kepentingan (stakeholder) menyetujui rancangan undang-undang ini untuk segera disahkan.

Sejumlah riset opini publik itu muncul sejak Maret dan Juli lalu, paling tidak ada 4 lembaga survei yang secara khusus menyigi respons publik tentang RUU Cipta Kerja.
Ini berarti, sesungguhnya UU Cipta Kerja didukung oleh banyak lapisan masyarakat. Mereka telah paham bahwa hadirnya undang-undang ini membawa angin segar untuk meningkatkan kondisi finansial di Indonesia. UU Cipta Kerja tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha, namun juga bagi para pekerja.
Harus diakui, UU Cipta Kerja menjadi fenomenal, karena sejak menjadi rancangan sampai resmi menjadi undang-undang sudah mengundang pro dan kontra di masyarakat.

Banyak pihak yang takut kalau UU Ketenagakerjaan diubah dengan adanya undang-undang baru ini. Padahal aturan ketenagakerjaan tidak 100% diubah, bahkan makin diperbaiki.
UU Cipta Kerja juga menguntungkan para pengusaha karena izin untuk mendirikan usaha baru makin mudah. UMKM diberi keringanan biaya, bahkan mendapat insentif dan pemberian izinnya gratis. Banyak usaha kecil yang bermunculan dan perekonomian akan pulih lagi. Pemerintah sangat memperhatikan pengusaha UMKM karena bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam Pasal 96 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah menjadi UU No 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan, baik lisan maupun tulisan, dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam beleid itu juga disebutkan mengenai mekanisme penyampaian partisipasi masyarakat, seperti rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, dan lain-lain. Poin ini merupakan salah satu unsur penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Apakah dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja prosedur ini diabaikan? Benarkah UU Cipta Kerja minim partisipasi publik? Bukankah Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah membuka seluas-luasnya masukan dari masyarakat terkait RUU Cipta Kerja yang telah diajukan ke DPR ketika itu?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisipasi publik. Unsur yang terlibat dalam pembahasan UU tersebut meliputi pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

Partisipasi publik memang sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan, agar menghasilkan undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan berkarakter responsif/populis. Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembahasan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan sebagai negara demokratis.[ ]

Komentar