INILAHONLINE.COM – KARANGANYAR – Persoalan kartu tani yang terus dipolitisasi menjelang Pilgub Jateng 2018 membuat Ganjar Pranowo gerah. Ia pun menelepon Kementerian Pertanian agar menambal kekurangan stok pupuk bersubsidi yang menjadi pangkal kesulitan petani.
Hasilnya per 5 April, Jateng akan mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Petani pun akan mendapat pupuk sesuai kebutuhan, tak lagi berdasarkan kuota, seperti yang selama ini dikeluhkan.
Menurut Gubernur Jateng nonaktif itu, saat ini berkembang cerita seolah-olah kartu tani menyulitkan petani. Cerita itu seolah mendapat legitimasi dengan susahnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi di pengecer.
“Mereka mengeluh kebutuhannya 1 kuintal kok cuma bisa beli 15 kilogram. Katanya ini gara-gara kartu tani dan ada yang bilang akan mencabut kartu tani segala,” katanya.
Padahal fakta sebenarnya adalah kurangnya alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Alokasi pupuk dari Kementerian Pertanian tidak sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.
Sebagai contoh, pupuk urea cuma turun 90 persen dari RDKK, SP-36 malah hanya sekitar 48 persen. Begitu juga dengan NPK Phonska dan ZA yang turunnya jauh lebih kecil dari RDKK.
Kenyataan itu diamini Sutarto, petani asal Karanganyar. Menurutnya, program kartu tani sudah bagus dalam mendata petani.
“Persoalannya memang pada stok pupuk di pengecer yang sering kehabisan. Masih banyak yang kesulitan dapat pupuk bersubsidi,” katanya, dalam dialog Ganjar dan Petani di Dukuh Banaran, Keluraham Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (31/3/2018) malam.
Suratno, petani lain, menambahkan, kurangnya stok itu menyebabkan petanjli sulit menerapkan pupuk secara berimbang sesuai program pemerintah. “Belinya tidak sulit, cuma stoknya yang tidak ada,” kata dia.
Ganjar mengatakan, dirinya sudah menelepon Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia meminta kekurangan stok agar ditambal. “Dan disanggupi, per 5 April khusus Jateng turun tambahan stok. Seluruh petani akan dapat pupuk sesuai kebutuhannya yang tercatat pada usulan RDKK,” ujarnya.
Ganjar berharap, setelah ini tidak ada lagi keluhan soal pupuk. Penggunaan kartu tani pun sudah dipermudah. Bagi petani yang sudah memiliki kartu tani, pembelian bisa dengan uang cash. Petani tidak perlu memiliki tabungan di bank. Bagi yang belum memiliki kartu pun tetap bisa membeli dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap.
Nah problem selanjutnya ada pada petani yang belum masuk kelompok tani, karena pasti otomatis dia belum mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. “Maka saya minta segera masuk kelompok tani dan mengajukan RDKK tambahan, segera diproses dan bisa beli pupuk,” katanya.
Ganjar mengingatkan, kartu tani sekarang sudah menjadi program nasional. Maka program ini tidak bisa dicabut begitu saja. Selain itu, kartu tani adalah ikhtiar pemerintah untuk mendata petani.
“Maka mencabut kartu tani berarti mencabut data, padahal data ini penting untuk memantau produksi pertanian, daerah gagal panen, harga gabah dan beras serta jadi basis bantuan agar tepat sasaran,” jelasnya.(Suparman)
Komentar