InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya melunak dengan memberi izin penggunaan cantrang sebagai alat penangkap ikan. Dari enam wilayah yang diperbolehkan, lima diantaranya di Jawa Tengah.
Kepada wartawan, Ganjar menceritakan bahwa sebelum Susi mengumumkan di tengah demo nelayan di Jakarta 17 Januari, dirinya sudah mencapai kesepakatan dengan Susi tentang pemberian diskresi perpanjangan masa peralihan cantrang di Jateng. Pemberian diskresi itu dilakukan melalui surat menteri Susi nomor: 18/MEN-KP/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018.
Surat tersebut merupakan balasan surat Ganjar tentang permohonan perpanjangan waktu penggunaan cantrang. Menariknya, surat Ganjar nomor 523/0000807 itu juga tertanggal 12 Januari. “Jadi awalnya saya hubungi Ibu Susi soal cantrang ini, singkatnya beliau setuju dan minta saya kirim surat, maka saya kirim saat itu juga dan langsung dibalas hari yang sama,” kata Ganjar, di rumah dinas gubernur, Kamis (18/1/2018)
Menurut Ganjar, Susi bisa memahami permintaan itu karena Ganjar menyampaikan data valid. Bahwa dari 6334 kapal di bawah 10GT, yang sudah mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah baru 2341 atau 36,95%. Artinya masih ada 3993 atau 63,05% yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti.

“Yang belum dapat bantuan ya jangan dilarang, mereka tidak bisa cari makan dong. Jadi kalau mau bantu nelayan ya beri bantuan 100 persen dulu,” jelasnya.
Tak cuma ke Susi, Ganjar juga berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ia menyampaikan bahwa tanggal 17 akan ada demo nelayan di Jakarta. Ganjar juga menyampaikan kesepakatannya dengan Susi soal izin cantrang. Disepakati Jokowi dan Ganjar akan membicarakan lebih lanjut pada kunjungan presiden di Jateng pada Senin (15/1/2018).
Yang terjadi kemudian, pada 15 Januari itu Jokowi dan Ganjar justru langsung bertemu perwakilan nelayan di warung sate Batibul Bang Awi Tegal. Hadir 16 nelayan yang merupakan perwakilan dari Tegal, Batang, Pati dan Rembang.
“Hasilnya dicapai kesepakatan dengan nelayan dan pak Jokowi akan menerima perwakilan yang didemo tanggal 17 di istana untuk mendetilkan solusinya,” kata Ganjar.
Ketika kemudian diumumkan perpanjangan penggunaan cantrang di enam wilayah, Ganjar langsung mengucapkan terimakasih pada menteri Susi. “Saya sampaikan terimakasih dan saya akan membantu, yang penting nelayan bisa makan. Bu Susi bahkan mengirim video orasinya pada saya,” katanya.
Seperti diketahui, Susi mengumumkan perpanjangan cantrang di enam wilayah. Yakni Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Syaratnya, izin penggunaan cantrang diberikan selama masa peralihan, nelayan tidak melaut keluar dari Pantai Utara Pulau Jawa, tidak menambah kapal, dan harus melakukan pengukuran ulang kapal.
KKP juga membentuk satuan tugas (satgas) pengalihan alat tangkap. Satgas bertugas mendata seluruh nelayan cantrang yang belum melakukan pengalihan alat tangkap. Satgas juga membantu nelayan dalam pengurusan di bank untuk mendapat kemudahan dalam kredit pembiayaan alat tangkap pengganti.
Ganjar menambahkan, dalam proses pendataan kapal, satgas harus memperhatikan tiga hal. Pertama memastikan jumlah dan kategorisasi kapal. Untuk memastikan hal ini, maka nelayan haru memberikan data yang valid dan presisi. Validasi ini penting untuk memastikan bantuan alat tangkap bagi kapal di bawah 10GT benar-benar tepat sasaran.
Kedua, memastikan penegak hukum memiliki pemahaman yang sama bahwa nelayan diperbolehkan melaut selama masa peralihan. “Agar tidak terjadi masalah baru, biarkan nelayan melaut untuk cari makan,” ujarnya.
Terakhir yakni dalam pengurusan izin kapal, Ganjar meminta sistem jemput bola. Artinya, bukan nelayan yang datang ke kantor pemerintah namun petugas yang mendatangi nelayan. “Tujuannya memudahkan, juga akan lebih cepat kalau jemput bola,” tegasnya. (Suparman)
Komentar