INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Tema “Social Justice For All” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2-4 Mei 2018. Acara tersebut dibuka Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Rabu (2/5/2018) kemarin.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, negara harus hadir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini ada 34 kabupaten yang belum tersentuh PKH. “Untuk itu harus ada upaya menyinkronkan bantuan sosial dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan agar dapat dirasakan secara merata,” katanya saat menjadi narasumber, Kamis (3/5/2018).
Harry meminta bagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) di setiap Kota/Kabupaten untuk melakukan koordinasi lanjutan.“PKH memang tidak bisa bisa menyelesaikan persoalan sosial, tapi dapat mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Setelah di kaji dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan indeks penerima bansos tahun depan anggarannya akan dinaikkan.
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, dalam mengatasi stunting atau kekurangan gizi pada penduduk miskin, PKH menjadi salah satu upaya Kemensos berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mengatasi masalah tersebut.
“Dibutuhkan pendampingan dan pendataan yang baik. Hasil rakornas ini kementerian pusat akan mendapatkan masukkan dari kepala daerah dan dinas terkait agar nantinya PKH benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
10 juta PKH yang diberikan dengan anggaran tambahan Rp. 20 Triliun tahun ini diharapkan dapat mengurangi angka kemisikinan.
“Kementerian Keuangan tidak ingin menghambur-hamburkan anggaran, anggaran yang dikeluarkan harus memberikan kesejahteraan masyarakat,” kata Askolani.
Hadir sebagai narasumber Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani membahas Kebijakan keuangan inklusif bagi masyarakat miskin/kurang mampu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi membahas Perencanaan Strategis PKH dalam RPJMN 2015-2019, Staf khusus Menteri Kesehatan bidang peningkatan layanan kesehatan Akmal Taher membahas Peran Strategis PKH dalam pencegahan gizi buruk dan stunting, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Thamrin Kasman membahas Peran Strategis PKH dalam meningkatkan kelangsungan pendidikan anak, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat membahas Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. (Agha Dwi Rizkianto)
Komentar