InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Untuk meningkatkan investasi perekonomian serta pengembangan pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) membuka (Koridor Ekonomi, Perdagangan dan Investasi) Keris Jateng.
”Keberadaan Koridor Ekonomi Perdagangan Investasi dan Pariwisata Jawa Tengah (Keris), harus diakselerasi untuk menarik lebih banyak investor serta meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Tengah,”ujar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Searang, Senin (22/1/2018).
Menurut dia, untuk memperkuat layanan promosi dan kebijakan investasi yang pro terhadap investor, menjadi modal utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
”Semua ini bertujuan untuk investor dapat dengan mudah mengurus perizinan, dan mendapatkan informasi dan peluang bisnis di Jateng,”paparnya.
Menurut Ganjar Pranowo, Pemerintah Provinsi ingin mengkonsolidasikan seluruh potensi dan memberikan fasilitas, serta pelayanan prima kepada calon investor yang ingin menanamkan modal di Jateng.
”Kami mengintruksikan kepada pemerintah daerah di 35 Kabupaten/Kota untuk mempermudah perizinan dan memberikan informasi mengenai potensi bisnis yang akan berkembang, sehingga calon investor bisa memilih bisnis yang cocok pada daerah tersebut,”katanya.
Ia menjelaskan, saat ini realita di lapangan ternyata masih banyak calon investor, yang memberikan komplain karena susahnya perijinan di Jateng terutama izin ganguan (Ho) yang semestinya peraturan tersebut tidak berlaku lagi.”Seharunya masalah HO jangan diberlakukan lagi, supaya banyak investor yang berdatangan,”tuturnya.
Pemerintah Provinsi Jateng, lanjut Gubernur, secara terbuka memberikan layanan kepada calon investor, agar kejadian seperti sulitnya mengurus izin usaha dan beberapa kendala, yang didapatkan dapat segera tertangani dengan baik.
”Calon investor mengeluhkan beberapa daerah di Provinsi Jateng, masih berbelit dalam melakukan pengurusan izin usaha dan izin ganguan, seperti Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kota Semarang,”tambahnya.
Keris Jateng, menurut Gubernur, diharapkan menjadi senjata utama pemerintah dalam mengembangkan ekonomi. Apalagi kini Provinsi Jateng pertumbuhannya masih kalah dibandingkan dengan Jawa Barat maupun Jawa Timur. Sebab, dua provinsi tersebut selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi diatas nasional.
”Ekonomi Jateng 2018 seksi banyak sekali investor yang ingin membuka pabrik disini, namun pemerintah harus hati-hati jangan sampai problem sosial dan lingkungan muncul dan menghambat ekonomi untuk tumbuh,”paparnya.
Wakil ketua bidang investasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jateng Bernardus Arwin menjelaskan, pembukaan Keris kali ini sangat membantu pengusaha dalam mengembangkan usaha terutama yang saat ini masih menjadi kendala yakni masalah perizinan.
Jawa Tengah merupakan daerah yang potensial untuk mengembangkan usaha ditunjang dengan beberapa faktor, antara lain Upah Minimum Regional (UMR) yang masih rendah hanya Rp1,4 juta lebih murah dibandingkan Jakarta, Jabar maupun Jatim.
”Jateng akan menjadi primadona untuk tahun 2018 para pengusaha sudah melakukan persiapan membuka usaha, dan kini industri sedang tumbuh terutama beberapa sektor seperti garmen dan hasil olahan kayu,” katanya.
Menurutnya, pihaknya memiliki tanggung jawab besar membuat Keris itu tajam, karena hanya ditangan pengusaha ekonomi suatu daerah dapat tumbuh. Ia berharap tahun 2018 industri mengalami peningkatan sekitar 10 persen.
”2018 merupakan momentum yang tepat untuk menaikkan eskpor Jateng, sejumlah industri digenjot oleh pemerintah. Kami optimis tahun ini industri di Jawa Tengah mengalami peningkatan sekitar 10 persen.
”Kami melihat pada tahun 2017 industri di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan sekitar 10 persen. Di beberapa negara tujuan ekspor seperti China dan Amerika Serikat masih jadi tumpuan Jateng,”ujarnya.
Kepala Bank Indonesia Jateng DIY, Hamid Ponco Wiyono mengatakan jika Keris Jateng akan aktif dalam meningkatkan investasi di Jawa Tengah, akan dipromosikan dan komunikasikan pada para calon investor dalam maupun luar negeri untuk dapat menginvestasikan uangnya di Jawa Tengah.
”Tentunya harus ada koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Provinsi. Jadi kita harus terus bersinergi,”katanya. (Suparman)
Komentar