Ketua IPW Angkat Bicara Soal Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya Tidak Menerima Laporan Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi

Tak Berkategori270 Dilihat

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara terkait Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya yang tidak menerima laporan ujaran kebencian Rocky Gerung ditujukan kepada Presiden Jokowi

Pasalnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai, bahwa langkah Polri baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya yang tidak menerima laporan ujaran kebencian oleh Relawan Jokowi dan juga pendukung PDIP kepada Rocky Gerung itu tidak dibuatkan laporan polisi (LP) model B.

“Langkah Polda Metro dan bareskrim sudah benar dengan meminta pelapor membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan itu sudah tepat, karena pernyataan ujaran Rocky Gerung (RG) yang dinilai menghinakan Jokowi itu adalah masuk dalam jenis delik aduan,” ungkap Sugeng Teguh Santoso, kepada inilahonline.com, Jumat (4/8/2023).

Menurutnya, Polri harus cermat dan tidak boleh berada dalam tekanan publik dalam hal menegakkan hukum. Karena hukum harus berintikan keadilan dan juga prosedural. Oleh sebab itu, Polri hanya bisa memproses RG terkait pernyataannya : “bajingan tolol” apabila Jokowi melaporkannya sendiri atau menunjuk langsung kuasa hukum untuk melaporkan RG ke polisi.

“Terkait sikap polri yang prosedural dengan tidak menerima laporan polisi tersebut, saat ini banyak mendapat sorotan publik dan sudah ditarik kemana-mana. Bahkan ada relawan Jokowi yang sudah kebablasan dengan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi,” ujar Sugeng.

Lebih lanjut Sugeng Teguh Santoso yang akrab dipanggil STD ini mengatakan, situasi ini sangatlah tidak menyehatkan dalam iklim penegakan hukum di tanah air. Sebab, pihak kepolisian bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

“IPW berpendapat bahwa sikap Polri dan Kapolri sudah benar dan tepat menurut hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan tegas menyebutkannya pada pasal 45 ayat 5, merupakan delik aduan,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, hal itu juga sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor: 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

“Pada angka 3 di huruf e kolom implementasi lampiran SKB itu disebutkan delik pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 5 UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau perwalian. Pada huruf f nya berbunyi, korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan,” paparnya

Sementara itu kata Sugeng, Presiden Jokowi sendiri tidak menanggapi serius pernyataan dari RG yang mengkritiknya dengan ucapan “bajingan tolol”. Bahkan menurut Jokowi, itu hanya masalah kecil. “Saya kerja aja lah,” ucap Jokowi di Senayan Park Jakarta, Rabu (2/8/2023) saat diminta komentarnya oleh awak media. (Piya Hadi)

banner 521x10

Komentar