InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, total anggaran Pilgub Jateng 2018 yang diterima sebesar Rp 992,2 miliar. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp 94,8 miliar digunakan untuk tahapan kampanye.
”Alokasi ini terbesar ketiga setelah anggaran honor hampir 700 ribu tenaga penyelenggara yang menyedot Rp 529,048 miliar dan pengadaan logistik dan distribusinya Rp 163,6 miliar,”ujarnya kepada awak media di Semarang, Senin.
Menurut dia, alokasi dana kampanye itu diasumsikan untuk membiayai enam pasangan calon yang nantionya ditetapkan. Enam tersebut terdiri pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan jalur independen.
”Jika ternyata nanti hanya ada dua pasangan calon akan lebih kecil, darin alokasi yang ditetapkan,”katanya.
Dijelaskan, dari anggaran kampanye dialikasikan dua hal. Pertama, rakor pasangan calon dan tim suksesnya. Kedua, pengadaan berbagai alat peraga kampanye yakni, lima baliho perpasangan calon per kabupaten/kota dan dipasang selama masa kampanye 107 hari, pengadaan 20 umbul-umbul per pasangan calon per kecamatan, serta pengadaan dua spanduk per pasangan calon per desa/kelurahan.
”Selain itu, dana yang ada juga digunakan untuk fasilitas bahan dan materi flyer, leaflet dan poster dengan jumlah cetakan bisa sampai satu materi per kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga di Jateng mencapai 10,5 juta.”
Meski demikian, lanjut dia, jika nanti ada alat peraga kampanye itu rusak seperti baliho dan spanduk, pemasangan selanjutnya diserahkan pada pasangan calon. Hanya setelah dipasang, diserahkan kepada pasangan calon. kalau rusak ketentuannya diganti mereka sendiri.
”Jadi alokasi lain yang cukup menyedot anggaran besar, antara lain adalah sosialisasi sebesar Rp 68,28 miliar, pemutakhiran daftar pemilih Rp 51,1 miliar dan pemungutan swerta hitung suara Rp 37,38 miliar,”ujarnya.
Mengenai tingkat pastisipasi politik dalam pilgub mendatang, Joko menargetkan bisa mencapai 77,5 persen. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah mengemas politik dalam kultur Jawa Tengah hingga pendidikan politik untuk pemilih pemula.
”Dari 35 kabupaten/kota.ini, Kabupaten Pemalang seringkali menjadi daerah dengan angka partisipasi terendah. Banyaknya masyarakat yang merantau menjadi faktor utamanya,”katanya.
Hanya pada saat pencoblosan mereka tidak bisa hadir karena bekerja di luar daerah. Hal inilah yang membuat angka partisipasi di Pemalang selalu rendah, dalam pemilihan bupatinya.(Suparman)
Komentar