oleh

LBH Konsumen Jakarta Somasi Vivo Sentul Mal Bogor

INILAHONLINE.COM, BOGOR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen Jakarta mensomasi Vivo Sentul Mal Bogor yang dibangun oleh PT. TPD. Pasalnya, pihak PT TDP hingga saat ini dianggap wanprestasi terhadap konsumennya. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta, Zentoni, SH, MH kepada inilahonline.com, Rabu (7/4/2021)

“Kami LBH Konsumen Jakarta selaku kuasa hukum dari kline kami bernama Susi melayangkan somasi terhadap PT.TPD terhitung hari pada Rabu, tanggal 7 April 2021,” terangnya.

Menururt Zentoni, bahwa surat somasi ini dilayangkan terhadap Vivo Sentul Mall yang dibangun oleh PT. TPD, dikarenakan tidak ada kepastian waktu dalam peyerahan satuUnit Kios Vivo Sentul G/K/157B beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dari PT. TPD kepada konsumen tersebut. 

“Oleh karena tidak ada kepastian waktu dalam peyerahan satu unit Kios Vivo Sentul G/K/157B beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dari PT. TPD kepada Klien kami, maka Klien kami akan membatalkan pembelian unit kios tersebut,” jelasnya.

Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta Zentoni, SH, MH langsung menyerahkan surat somasi kepada PT. TPD selaku pengembang Vivo Sentul Mal Bogor

Untuk itu, kata Zentoni, kliennya meminta seluruh uang yang telah disetorkan agar dikembalikan segera kepada klien kami yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 110 juta. Selain itu, pihaknya memberikan tenggang waktu selama tujuh hari kepada Vivo Sentul Mal agar segera mengemablikan uang klienya yang merasa dirugikan oleh PT. TPD.

“Kami mengingatkan kepada pihak PT TPD, agar segara mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan untuk menghindari upaya hukum kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” tandas alumni Pasca Sarjana FH Undip Semarang itu.

Zentoni menambahkan, upaya hukum yang ditempuh pihaknya adalah dengan melakukan gugatan kepailitan atau PKPU jika somasi LBH Konsumen tidak dihiraukan. Karena PKPU merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh debitor untuk menghindari terjadinya  pailit.

“PKPU ini adalah suatu proses dimana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu,” imbuhnya. (Red)

Komentar