oleh

LBH Konsumen Jakarta Tolak Moratorium Kepailitan dan KPU Atas Usulan APINDO

INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Rencana moratorium permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditunggangi oleh debitur yang memiliki itikad tidak baik, yaitu untuk menghindari kewajiban pembayaran utang di masa pandemi virus corona ini. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen Zentoni, SH, MH  kepada wartawan, Rabu (8/9/2021)

“Saya mengkhawatirkan rencana moratorium permohonan Pailit dan PKPU ini akan ditunggangi oleh Debitur yang memiliki itikad tidak baik yaitu untuk menghindari kewajiban pembayaran utang dengan alasan saat ini masih masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Menurut Zentoni, maka sehubungan dengan adanya desakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) belakangan ini agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan moratorium terhadap permohonan Kepailitan dan PKPU sampai tahun 2025 dengan jalan menerbitkan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hal ini  mendapat penolakan dari LBH Konsumen Jakarta.

“Penolakan kami bukan tanpa alasan, karena Perppu itu tidak membawa keadilan bagi Konsumen Indonesia dan hanya menguntungkan pihak pengusaha saja,,” tandasnya.

Lebih lanjut Zentoni menilai, bahwa  pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU saat ini masih relevan dan tidak perlu direvisi, sebab adanya kesetaraan dalam UU tersebut baik dari sisi Pengusaha sebagai Debitur maupun dari sisi Konsumen sebagai Kreditur sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan PKPU dan Kepailitan ke Pengadilan Niaga.

Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta Zentoni, SH. MH ketika memberikan keterangan pers

“Dan lagi pula tidak semua permohonan Kepailitan dan PKPU dikabulkan oleh Pengadilan Niaga,” tutur Zentoni yang juga praktisi hukum alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tersebut.

Selain itu Zentoni mengatakan, dalam ketentuan Pasal 4 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah sangat jelas disebutkan bahwa konsumen memiliki hak diantaranya “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

“Kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi, agar tidak terburu-buru merespon melakukan moratorium dan menolak terhadap desakan  dari APINDO mengenai permohonan Pailit dan PKPU. Hal ini demi perlindungan hak-hak konsumen Indonesi,” terang Zentoni

Bahkan menurutnya, di setiap lini kehidupan masyarakat dalam lingkup mikro maupun makro memang tak lepas dari urusan utang-piutang. Namun hal ini tidak tak bisa dianggap sederhana, karena utang-piutang bisa menimbulkan konflik perdata bahkan bisa juga mengarah pada tindak kriminal.

“Jadi, urusan utang-piutang memang tak bisa dianggap sebagai persoalan sepele,” kata Managing Partner Law Firm Zentoni & Partner.

Direktur Eksekutif LBH Konsumen Zentoni juga mengatakan, sebenarnya setiap konflik yang ditimbulkan oleh utang-piutang diantara dua pihak atau lebih dapat diselesaikan secara perdata dengan mengajukan PKPU) baik oleh debitur (pihak yang berutang) maupun kreditur (pihak yang berpiutang atau memberikan utang) ke pengadilan niaga. Lantas apa itu PKPU dan bagaimana syarat-syarat pengajuannya?

Lebih jauh Zentoni menjelaskan, dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa, “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor,” pungkasnya. (Piya Hadi)

Komentar