Jabar – Prestasi kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor dinobatkan sebagai Kabupaten Bogor sebagai Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bogor terbaik tingkat Jawa Barat 2016. Prestasi tersebut diraih berdasarkan pada pencapaian 17 standar LPSE yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Provinsi Jabar, Selasa (13/9).
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Wawan Munawar Sidik menjelaskan, penilaian yang dilakukan LKPP Jabar yakni mengacu pada 17 standar pengelolaan LPSE, yang secara garis besar standar itu ada tiga yakni kapasitas pengelolaan, kapasitas layanan, dan dan keamaan sistem informasi LPSE Kabupaten Bogor. Berbicara kapasitas pengelolaan LPSE meliputi peralatan, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan aset.
Untuk Layanan pelayanan yang diselenggarakan oleh LPSE meliputi layanan terhadap penyedia dan pengguna LPSE seperti OPD, Panitia, penyelenggara barang dan jasa. Serta Keamanan informasi yaitu tentang keamanan pada sistem itu sendiri, meliputi keamanan data, keberlangsungan layanan, sistem Data Recovery Center (DRC).
“Kami sangat bersyukur kinerja yang kita lakukan dengan kerjakeras mendapatkan apresiasi dari LPSE Provinsi Jabar, ini tidak diperoleh dengan tiba-tiba melainkan diperoleh dengan kerja keras, sungguh-sungguh dan senantiasa taat terhadap segala ketentuan yang ada. Sehingga kita mendapat predikat yang terbaik, bukan sekedar dari LPSE Jabar, tetapi juga apresiasi dari KPK, karena kita sudah memenuhi 17 standar serta pelaksanaannya sudah sangat baik,” papar Wawan.
Katanya menambahkan, bahkan LPSE Kabupaten Bogor telah menjadi pilot project oleh KPK beberapa waktu lalu, terutama dari sisi layanan.
“Mereka ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan LPSE di Kabupaten Bogor itu seperti apa, alhamdulilah mereka menilai kita sudah bagus dan sangat terbuka pelayanannya. Alasan mereka menjadikan LPSE kami jadi pilot project yakni dari sisi pengadaan, karena KPK melihat potensi korupsi itu salah satunya ada pada dari pengadaan, perizinan dan penanaman modal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Situs Web Pemkab Bogor, Marjati mengatakan, 17 standar di LPSE Kabupaten Bogor sudah tercapai hal tersebut terbukti dengan beberapa piagam yang telah diterima. Seperti keamanan data sudah dikelola dengan optimal, dimana data rahasia atau data secure yang tidak boleh dishare ke publik tersimpan dengan aman.
“Data itu kita amankan, mulai dari pengamanan server, kami tempatkan sesuai data center yang berstandar. Kita juga memiliki backup data, ketika layanan terhenti kita masih punya backup yang bisa serta merta ada. Selain itu pengamanan dari VC yang ada dilengkapi dengan password yang sangat rahasia,” paparnya.
Terpisah, Bupati Bogor Nurhayanti mengaku, bangga dan sangat mengapresiasi prestasi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sebetulnya terbaik itu bukan tujuan utama yang ingin dicapai, tetapi bagaimana LPSE Kabupaten Bogor ini bisa memberikan pelayanan pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kabupaten Bogor yang optimal.
“Kami sangat bersyukur dan bangga, kami berharap prestasi ini bisa memicu dan meningkatkan kinerja Diskominfo yang lebih baik kedepannya baik teknologi maupun informasinya,” imbuhnya.(Mz)
Komentar