INILAHONLINE.COM, JAKARTA – Menteri Agararia Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurtri Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kepemimpinan dan manajemen yang kuat dari Presiden Jokowi sebagai salah satu kunci keberhasilan reforma agraria di Indonesia. Hal itu diungkapkan AHY melalui siaran Pers Hubungan Masyarakat (Humas) Kementrian ATR/BPN di Jakarta
“Sejak awal, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan itikad politiknya yang kuat, diikuti oleh kepemimpinan dalam tindakan untuk mendorong pemerintahannya mencapai tujuan-tujuan yang besar,” ujar AHY di depan ratusan peserta dari 81 negara, termasuk 21 pejabat setingkat Menteri, Selasa (14/5/2024).
Menurut AHY, komitmen Presiden Jokowi telah menginspirasi pemerintah-pemerintah daerah untuk mengambil bagian dan berkontribusi atas target ini. Presiden Jokowi mendorong percepatan pemetaan dan pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang dimilikinya, demikian pula dengan para investor.
“Reforma agraria ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan masyarakat.,” ujar AHY yang juga salah satu alumnus Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat.
AHY sendiri merupakan menteri baru di jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat ini baru dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada 21 Februari 2024 lalu.
AHY diundang Bank Dunia Menjadi Pembicara dan membeberkan kisah sukses reforma agraria di Indonesia Yang Berhasil Petakan 100 Juta Lahan. Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menjadi menjadi pembicara dalam Forum World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat.
Selain itu, AHY mengungkapkan, bahwa komitmen Presiden Jokowi telah menginspirasi pemerintah-pemerintah daerah untuk mengambil bagian dan berkontribusi atas target ini. “Dengan dukungan yang sangat berarti dari DPR-RI, kita dapat bersama-sama menghasilkan instrumen peraturan yang solid serta alokasi anggaran untuk mempercepat program-program ini,” jelasnnya.
Di akhir sesinya saat menyampikan paparannya sebagai nara sumber, AHY menyatakan sebelum 2017 setiap tahunnya kementeriannya hanya mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu per tahun, sehingga Indonesia baru berhasil mendaftarkan tanah hanya berkisar 46 juta bidang tanah.
“Namun, saat ini kita bisa mencapai pendaftaran tanah lebih dari 112 juta bidang tanah dari total target 126 juta bidang tanah. Kami berharap di 2025 seluruh pendaftaran tanah dapat tercapai,” imbuhnya.
Gebuk Mafia Tanah
Presiden Jokowi mendorong percepatan pemetaan dan pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang dimilikinya, demikian pula dengan para investor. Reforma agraria ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan masyarakat.
AHY juga menjelaskan, perlu adnya strategi khusus dalam memberantas mafia tanah tadi. Salah satunya melalui cara yang mengejutkan para oknum-oknum tersebut. Dia menegaskan ini jadi bagian ketegasannya dalam membela masyarakat yang dirugikan praktik ilegal di sektor pertanahan.
“Karena itu perlu perlu dadakan juga, surprise juga, tetapi saya meyakinkan bahwa komitmen kami serius sekali untuk bisa gebuk mafia tanah ini karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas AHY.
Praktik mafia tanah, kata dia, kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan, dampak tersebut tidak mengenal pada masyarakat tertentu. Baik masyarakat bawah maupun masyarakat kelas atas sama-sama menerima dampak buruknya. (Piya Hadi)
Komentar