Munas Alim Ulama Kedua PPP, Bahas Kriteria Calon Wakil Presiden Mendampingi Jokowi

13/04/2018 21:52:53 Kategori: ,

INILAHONLINE.COM, SEMARANG - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama ke-2 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dilaksanakan di Semarang diikuti utusan dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam munas kali ini yang menjadi pembicaraan salah satunya, membahas kriteria calon wakil presiden yang pas mendampingi Joko Widodo pada 2019.

''PPP melalui muskernas Juli 2017 telah menetapkan pilihan calon presiden kepada Pak Jokowi, dalam munas ke dua Alim Ulama ini akan dibahas kembali dalam menentukan cawapresnya,'' kata Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, usai membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama PPP di Hotel Patrajasa Semarang, Jumat (13/4/2018).

Menurut Gus Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, agenda Munas Alim Ulama tersebut berkaitan dengan dukungan yang diberikan PPP kepada Jokowi, dengan mendengarkan evaluasi dari para ulama dari seluruh Indonesia.

''Jika masih ada yang kurang dari pemerintahan ini, sebagai agenda keumatan yang akan dititipkan ke Pak Jokowi. Sekaligus, mendengarkan amanat ulama mengenai figur atau kriteria seperti apa yang pantas mendampingi Pak Jokowi ke depan,'' katanya.

Namun demikian, pihaknya enggan berspekulasi mengenai nama yang akan diusung sebagai cawapres pada Pilpres 2019, tetapi lebih baik melakukan "asessment" siapa di Republik ini yang kriterianya cocok mendampingi Jokowi.

''Siapa saja yang dari tokoh politik yang cocok untuk disandingkan kepada Jokowi,''paparnya.

Ia menjelaskan, meski sejauh ini sudah ada enam parpol yang resmi mengusung Jokowi pada Pilpres 2019, yang kemungkinan memiliki sosok tersendiri yang diusung sebagai cawapres, sehingga PPP lebih cenderung pada apa yang dibutuhkan Jokowi. ''jadi terserah PakJokowi siapa yang akan menjadi pendampingnya,''katanya.

Diakui, untuk menghadapi kontestasi Pilpres yang berlangsung 7 April 2019, membutuhkan rancangan strategi yang harus dipersiapkan secara matang, misalnya pemilihan Pilgub dan pilpres akan memengaruhi pemilihan anggota legislatif (pileg).

''Menurut teori politik yang berkembang di negara yang maju dalam demokrasi, yakni Amerika Serikat. Capres atau wapres akan memengaruhi perolehan suara parpol. Ini yang harus diantisipasi,''katanya.

Gus Romi, memberikan contoh pada Pilpres 2009 ketika parpol beramai-ramai mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ternyata seluruh parpol yang mencalonkannya mengalami penurunan perolehan suara pada pileg.

''Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hilang 29 kursi, PPP turun 20 kursi, kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) tujuh kursi. Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hampir turun satu juta suara,''katanya.

Menurutnya, kejadian itu ternyata elektabilitas dan popularitas SBY ketika itu, hanya ditransfer pada satu parpol yang dipimpinnya, yakni Partai Demokrat sehingga dalam teori politik dikenal dengan istilah efek ekor jas.

''Sebenarnya, istilah ekor jas ini berasal dari pakaian yang dikenakan anggota kongres AS pada 250 tahun silam. Calon yang ditetapkan parpol memengaruhi perolehan suara parpol tersebut,''katanya.

Munas Alim Ulama PPP yang ke dua ini, merupakan puncak peringatan Hari Lahir Ke-45 PPP tersebut, ulama kharismatik KH Maimoen Zubair yang juga Ketua Majelis Syariah PPP hadir dalam acara tersebut.(Suparman)