oleh

Panglima TNI, Unsur Pimpinan TNI Harus Membaca Situasi dan Segala Perkembangannya

INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta kepada jajarannya supaya melakukan evaluasi sehubungan Triwulan I tahun 2018 telah berakhir, dan kini berada di awal bulan periode Triwulan II sehingga kepada seluruh satuan supaya menyusun laporan secara komprehensif.

”Buatlah laporan evaluasi Triwulan I secara jujur, bertanggung jawab, transparan, akuntabel dan tepat waktu sebagai realisasi dari komitmen TNI dalam Reformasi Birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah clean goverment dan good governance,”tegas Panglima dalam amanatnya yang dibacakan pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos, M.Si dalam Upacara bendera bulanan di Halaman Makodam IV/Diponegoro.

Menurut Panglima, dunia yang selalu berkembang dan berubah secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.Perkembangan tersebut berdampak kepada tugas-tugas TNI yang semakin komplek dan menuntut kemampuan beradaptasi dan inovasi.

”Karena itu kita harus memperhatikan perkembangan lingkungan, baik nasional, regional maupun global, guna memahami segala hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas,”ujarnya.

Dengan perkembangan tersebut, Panglima memerintahkan kepada seluruh unsur pimpinan di jajaran TNI, untuk senantiasa membaca situasi berikut segala kecenderungan perkembangannya.

”Jadi TNI ini diperlukan untuk meningkatkan pemikiran prediktif, langkah antisipatif dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas prajurit dan PNS TNI dalam kerangka mendukung pembangunan nasional,”paparnya.

Tjahjadi menambahkan, salah satu tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu deka adalah Pilkada serentak di 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini pula rangkaian pemilu 2019 akan dimulai. Namun pesta demokrasi ini biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air.

”Kerawanan akan timbul bila hal itu dibarengi dengan berbagai tinfakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan masssa yang anarkhis,”

Namun demikian, Panglima meminta kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diembankan kepada kita sekalian.

”Prajurit dan PNS TNI harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak turut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,”pintanya.

Terkait masyarakat yang meminta konfirmasi, Panglima TNI mengatakan, berilah penjelasan yang tidak memperkeruh suasana. Apalagi masyarakat dewasa ini bersikap di media sosial, sehingga kegaduhan yang timbul justeru akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Panglima TNI menekankan, sebagai prajurit TNI harus bisa menjaga netralitas karena TNI adalah institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

”Karena itu tugas TNI adalah untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral,”tegasnya.

Penglima mencontohkan, keikutsertaan beberapa purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak boleh mempengaruhi realitas prajurit TNI. Partisipasi para purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat terhadap purnawirawan, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat.”Hanya partisipasi tersebut tidak boleh menyeret TNI ke kancah politik praktis,”pintanya.

Menyinggung perkembangan dunia sekarang ini, Panglima menjelaskan bahwa spektrum ancaman perang serta teknologi yang digunakan telah semakin kompleks. Seperti perang di Timur Tengah yang menggunakan alutsista canggih dengan memanfaatkan network cntric warfare, tapi negara-negara itu masih harus menghadapi ancaman lain.

”Sekarang yang muncul adalah su-isu rasial, separatis, kesenajangan sosial, perbatasan, serangan siber, bahkan perang dagang berupa pengenaan tarif tertentu terhadap produk negara lain harus dapat ditangani secara bersamaan,”katanya.(Suparman)

Komentar