oleh

Pedagang Pasar Purwadadi Menuntut Pemkab Subang, Tangkap dan Adili Mafia Birokrasi

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Puluhan massa pedagang Pasar Purwadadi Subang kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Subang, Prov.Jawa Barat Jalan Dewi Sartika, Senin (27/8/2019).

Aksi yang dilakukan pedagang Pasar Purwadadi ini merupakan aksi yang kesekian kalinya. Mereka meminta kepada Pemkab Subang untuk menangkap dan mengadili mafia birokrasi yang ada di lingkungan Pemkab Subang, khususnya Camat Purwadadi dan Kepala UPT Pasar Purwadadi.

Menurut koordinator aksi Yadi Supriadi, ketika pemerintahan di jalankan, dikuasai dibawah tekanan dari suatu kelompok atau golongan elit politik tertentu, maka konsekwensinya adalah keterpurukan, kemudian hilangnya kewibawaan pemerintah, kemudian ketika kewibawaan pemerintah Daerah Subang sudah teridukasi oleh kepentingan para pemodal, bahkan mungkin kepentingan pribadi, kepentingan kelompok elit tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan serta kondisi masyarakat Subang secara utuh, maka yang hadir adalah kesewenang wenangan, keserakahan, melebarnya garis ketimpangan dan ketidakadilan.

Para pedagang meminta dan mendesak kepada Bupati Subang untuk konsisten tetap berpegang teguh terhadap Pancasila dan UUD-1945 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah solusi tapat untuk keluar dari situasi yang sangat menyulitkan bagi Bupati Subang.

Salah satu produk hukum yang di terbitkan oleh Bupati Subang menurutnya adalah surat nomor 5112/231/DKUPP tertanggal 13 Febuari 2019 perihal Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Purwadadi yang di tunjukan kepada Badan Perwakilan Pedagang Pasar Purwadadi.

“Didalam surat tersebut dinyatakan dengan tegas dimana Bupati Subang memerintahkan kepada pihak pengembang untuk tidak memulai pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Purwadadi sebelum dokumen pendukung yang di anggap prinsip dapat terpenuhi dan hal tersebut semua telah terbukti secara terbuka di hadapan publik, dimana administrasi normatip perizinan yang merupakan bagian prinsip yang tidak dapat dipisahkan tidak terpenuhi oleh pihak pengembang,” katanya.

Akan tetapi kenyataan lapangan tahapan pembangunan dan pengelolaan pasar terus saja berjalan, maka pihak masyarakat pedagang pasar Purwadadi menuntut kepada aparat penegak hukum untuk bersikap profesional dalam menegakkan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, para pedagang juga meminta dan mendesak Bupati untuk mengambil langkah interpelasi kepada dinas instansi terkait atas rencana revitalisasi Pasar Purwadadi tersebut.

“Selain itu, kita juga meminta dan mendesak Bupati untuk melakukan pengawasan kepada Dinas instansi terkait atas kebijakan revitalisasi Pasar Purwadadi tersebut,” tegas Yadi.

(Abdulah)

Komentar