oleh

Pemerhati Kebijakan Publik, Budi Setiadi Soroti Mahalnya Biaya Pendidikan di Kabupaten Subang

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Tahun ajaran baru dunia pendidikan memang sudah lewat. Namun, dari situ jelas-jelas tertinggal sekelumit catatan buram seputar buruknya manageman pendidikan yang ada di kabupaten Subang, provinsi Jawa Barat.

Tahun ajaran baru, bisa jadi merupakan pengulangan praktek-praktek penyimpangan yang telah ada dari tahun ke tahun.

Buruknya manageman pendidikan di kabupaten Subang menjadi tudingan sejumlah kalangan, lantaran elit pemangku kepentingan ketika menerapkan kebijakan cenderung tidak concern.

Hal ini menimbulkan tidak hanya saat proses PPDB yang begitu buruk dan menuai bayak protes orantua peserta didik baru, tetapi juga persoalan mahalnya biaya pendidikan saat masuk sekolah yang dikeluhkan masyarakat.

Salah satu tokoh pemerhati kebijakan publik, DR.Budi Setiadi,M.Si merespon situasi terkini yang terjadi di tengah masyarakat , terkait dengan persoalan biaya pendidikan yang dirasa memberatkan orang tua murid.

Budi menyatakan bahwa seharusnya pimpinan pemerintahan daerah dalam hal ini Bupati H.Ruhimat dan Wkl Bupati Agus Masykur Rosyadi memberi penjelasan kepada masyarakat.

“Hal ini mengingat urusan pendidikan dasar dan menengah jadi wewenang pemda Subang. Sehingga sudah seharusnya kepala daerah menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan bidang pendidikan. Termasuk kebijakan alokasi dana 20 % APBD untuk pendidikan,” ujar Budi dalam keterangan presnya yang diterima, pada Kamis (18/07/2019).

Budi menjelaskan, sekurang kurangnya ada dua masalah mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini. Yakni yang pertama adalah standarisasi pelayanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan, sehingga pelayanan pendidikan yang menjadi bagian dari pelayanan publik menjadi diskriminatif. “Hal inilah yang menjadi masalah dalam PPDB, yang hingga saat ini tidak ada tanggapan sama sekali dari pemda Subang,” tandasnya.

Yang kedua, kata Budi, adalah pengalokasian anggaran pendidikan yang tidak mengedepankan azas prioritas. Kalau saja pemda fokus untuk menyelesaikan masalah mendasar dalam pendidikan, nampaknya masyarakat tak harus menanggung beban yang tinggi dan sangat mungkin bisa gratis sebagaimana dijanjikannya pada saat kampanye.

“Untuk kepentingan pendidikan kedepan marilah kita duduk bersama mengurai benang kusut dalam penyelenggaraan pendidikan di Subang,” saran Budi.

(Abdulah)

Komentar