oleh

Pemkab Subang Raih Opini WTP dari BPK

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Prov.Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bupati Subang dan Wkl Bupati Subang H Ruhimat dan Agus Masykur Rosyadi (Jimat-Akur) tahun ini berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Penegcualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang dinilai BPK pada Maret lalu, merupakan penggunaan anggaran pada 2018. Berkas Laporan Keuangan sendiri, baru diserahkan pada awal tahun 2019 ini. “Tentu saja ini tidak lepas dari kebaikan-kebaikan pemerintahan sebelumnya. Kami apreisasi betul untuk Pak Ating selaku Plt Bupati Subang saat itu,” imbuhnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan itu diberikan oleh perwakilan Auditor BPK Jawa Barat Arman Syifa,S.ST.,M.Acc.,AK dan diterima Bupati Subang Ruhimat dan Ketua DPRD Beni Rudiono di Gedung Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Barat Jl.Moch Toha Bandung, Senin (27/5/2019) pekan lalu.

Perolehan opini WTP ini menjadi prestasi membanggakan bagi Pemkab Subang. Wajar saja, lantaran sebelumnya Laporan keuangan, Pemkab Subang tidak mendapat opini atau discalimer dan opini wajar dengan pengcualiaan (WDP).

“Alhamdulillah, ini berkah Ramadan. Ini semua berkat doa dan kerja semua, sehingga hari ini Pemkab Subang mendapat opini WTP. Kami mengapreisasi betul dengan kinerja teman-teman, insya Allah ini akan terus dipertahankan,” kata Wabup Subang Agus Masykur Rosyadi.

BPK Perwakilan Prov.Jawa Barat Arman Syifa,S.ST.,M.Acc.,AK.menyerahkan 14 LHP kepada 14 entitas pemeriksaan, antara lain Pemkab Subang, Ciamis, Cirebon, Garut,Kuningan, Majalengka,Pangandaran, Purwakarta, Sumedang, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon dan KotaSukambumi.

Auditor Utama Keuangan Negara-V DR.Bambang Pamungkas,M.BA.,CA,AK dalam sambutannya menyampaikan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa megenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan ( fraud ) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnyayang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harusdiungkap dalam LHP.

“Pada tahun ini terdapat dua Pemerintah Daerah yang memperoleh peningkatan opini, yaitu Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP sesuai rencana aksi (action plan) yang telah disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Subang H.Ruhimat mewakili Kepala Daerah se-Propinsi Jawa Barat menyampaikan rasa syukur alhamdulillah Pemkab Subang mencetak peningkatan Opini dari WDP menjadi WTP dalam LKPD TA 2018. ” Kami siap untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang, dengan memberikan instruksi-instruksi kepada para Kepala Perangkat Daerah selaku entitas akutansi,” ungkapnya.

Di beberapa Pemerintahan Daerah lainnya, khususnya di Kabupaten Subang akan mengupayakan perbaikan kinerja keuangan. “ Antara lain peningkatan akuntabilitas keuangan daerah melalui kebijakan penghilangan honorarium PNS, dengan subtitusi kedalam tunjangan kinerja daerah (TKD), pemusatan belanja makan minum, perjalanan dinas dan ATK serta membuka akses transparansi anggaran APBD kepada publi,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua DPRD Kab.Subang Ir. Beni Rudiono, Pj Sekda Kab.Subang Drs.H.Aminudin, M.Si. Inspektur IRDA Subang Drs.H.Cecep Supriatin,M.Si, Kepala BKAD Subang Drs.H.Syawal,M.Si.

(CJ/Abdulah)

Komentar