oleh

Pengelolaan Keuangan Desa Kediri Sarat KKN

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Aneka praktek kekuasan yang korup dan menyimpang dari etika pemerintahan yang bersih (clean goverment) telah memakzulkan impian kesejahteraan penduduk negeri tercinta ini.
Perilaku korupsi di negri ini bukan lagi merupakan gejala, melainkan sudah akut dan merupakan bagian dari kehidupan dan kegiatan di hampir semua lini, baik di birokrasi, social , ekonomi, dan budaya.

Virus korupsi dengan berbagai dalih dan modus ditengarai kian mewabah dan cenderung sporadis. Hal itu tidak saja terjadi pada birokrasi level tingkat atas , bahkan sudah merambah ketingkat bawah sebut di pemerintahan desa.

Terkit itu, padahal Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam suatu postingan bertage line mewanti-wanti agar dana dari Pemerintah pusat untuk membangun Desa tidak disalah gunakan.“ Saya titip anggaran itu bukan untuk Kepala Desa,tapi untuk rakyat di Desa.:” tandasnya.

Tudingan miring adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kesemerawutan pengelolaan keuangan desa seperti dialamatkan ke Pemdes Kediri, Kec.Binong,kab.Suabng, Prov.Jawa Barat, belakangan ini.

Berdasarkan hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber yang berhasil dihimpun menyebutkan, Pemdes Kediri dituding mengangkangi regulasi dan menyelewengkan anggaran desa (baca: Keuangan desa) sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/desa hingga ratusan juta rupiah.

Kades selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) ditengarai tidak mempedomani Perbup No.44/2019, Jo Psl 52 ayat (2) yang mengatur jumlah uang tunai di brankas (Bendahara Desa) maksimal sebesar Rp.5 juta.

Begitu pula, Buku-buku administrasi Desa tidak dikerjakan secara benar, seperti Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP) dan Buku Bank Desa. Hal ini dianggap mengangkangi Permendagri No.47 tahun 2016, tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

“ Padahal Buku-buku itu sebagai sarana evaluasi, monitoring dan pengendalian transaksi keuangan Desa,” ujar sumber.

Komentar