INILAHONLINE.COM, SEMARANG
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng menemukan adanya beberapa kontraktor yang belum sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPK RI, Hery Subowo dalam kegiatan Media Workshop yang digelar di Gedung BPK, Banyumanik, Semarang, Jumat (21/12/2018).
Temuan itu didapat dari laporan hasil pemeriksaan kinerja manajemen belanja infrastruktur jalan, irigasi dan jembatan tahun anggaran 2016 dan 2017.
Berdasar hal ini BPK menemukan beberapa permasalahan dalam belanja infrstruktur yang dilakukan pemerintah daerah. Bahkan permasalahan itu sudah muncul dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,”katanya.
Dalam tahap perencanaan didapatkan rencana kerja yang belum sesuai dengan rencana strategis dalam hal tujuan dan sasaran,” kata Hery Subowo seperti dikutif Tribunjateng.com.
Selain itu, ia juga menyebut pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia penerima pekerjaan belum melakukan pengecekan dan pengawasan secara memadai.
“Seringkali kami temukan pengawas pekerjaan infrastruktur bukan berasal dari latar belakang pendidikan teknik sipil dan memiliki pengalaman kurang dari lima tahun,”terangnya.
Namun demikian, lanjutnya, sangat disayangkan tidak membeberkan kabupaten atau kota mana saja di Jateng yang terdapat permasalahan tersebut. Ia juga tidak membeberkan pekerjaan infrastruktur mana yang disebut ada kerugiannya.
Di lain sisi, Wakil Dekan Riset dan Inovasi Fakultas Teknik Undip Jati Utomo Dwi Hatmoko membeberkan pembangunan infrastruktur harus diupayakan berhasil secara keseluruhan karena akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.
”Dalam pembangunan infrastruktur keberhasilannya dilihat dari enam aspek yaitu tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, sasaran, memenuhi keselamatan kerja dan bersifat berkelanjutan,”paparnya.
Menurutnya, dalam pekerjaan infrastruktur pemerintah biasanya terjebak dalam istilah double trap spending.
”Pemerintah biasanya terjebak dalam persoalan penyerapan anggaran yang sangat menekankan kuantitas. Seringkali yang dikejar penyerapan anggaran dan kemajuan pekerjaan sehingga kualitas rentan diabaikan,”ujarnya.
(Suparman)
Komentar