INILAHONLINE.COM, KENDAl
Sehari setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, arus mudik menyambut Natal dan Tahun Baru 2019 yang melintas di ruas Tol Semarang Batang mulai padat merayap. Sejak dibuka mulai pukul 6.00, kendaraan roda empat atau lebih yang masuk ke jalan tol melalui exit atau simpang susun Weleri padat.
Bahkan jalan tol terjadi ketersendatan arus lalu lintas di jalan nasional.Hal itu menunjukkan antuasi warga yang ingin mencoba ruas jalan tol yang baru diresmikan. Kendaraan di dominasi pengemudi dari arah barat. Ruas Tol Semarang Batang digratiskan hingga 1 Januari 2019.
Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Edi Sutrisno mengatakan, penumpukan kendaraan di exit Weleri karena portal gerbang tol yang telah diaktifkan, sehingga kondisi tersebut menyebabkan terjadinya antrean kendaraan.
”Memang Tol Semarang Batang masih gratis. Namun pengoperasian tetap menggunakan kartu tol. Hal itu yang menyebabkan adanya penumpukan kendaraan baik yang masuk maupun keluar,”katanya Jumat (21/12/2018).
Edi menjelaskan, jika terjadi penumpukan kendaraan yang berada di Pintu Weleri mencapai Jalur pantura, Polres Kendal akan melakukan rekayasa lalin dengan mengalihkan kendaraan untuk menggunakan jalur nasional.
”Jika terjadi antrean panjang, pengendara kami arahkan untuk melewati jalan pantura,’tambahnya.
Dirinya memperkirakan puncak arus mudik pada liburan Natal dan Tahun Baru 2019, terjadi pada Sabtu (22/12). Satlantas Polres Kendal siap melakukan patroli secara berkala untuk mengantisipasi terjadi laka lantas.
”Kami siapkan petugas untuk mengurai arus lalu lintas jika terjadi kemacetan,”tutur dia.
Sementara itu, untuk memenfaatkan jalan tol yang dilalui pengguna jalan dari Jakarta. Pemkab Batang berusaha memasarkan sejumlah produk UMKM di rest area di wilayahnya. Konsep pengisian dengan produk UMKM lokal itu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan ruas Tol Pemlang-Semarang di Jembatan Kalikuo Batang, Kamis (20/12).
Konsep ini tergolong baru di Indonesea, karena saat ini masih dalamtahap kajian, Jepang misalnya, adalah salah satu negara di Asia yang telah menerapkan konsep tersebut. Namun bedanya tidak diterapkan di ruas tol, melainkan di antar stasiun kereta yang disebut dengan joint.
”Intinya diperbolehkan asal diminta berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk itu,”ujar Bupati Batang Wihaji.
Dijelaskan Wihaji, pembangunan jalan tol memberikan banyak manfaat namun juga menimbulkan dampak tersendiri, termasuk para pelaku usaha yang akan memanfaatkan sekitar jalan tol tersebut. Misalnya, di kabupaten Brebes penjualan telur asin dipastikan berkurang.
”Ress area di Wilayah batang nantinya akan diisi dengan berbagai kuliner seperti megono dan lontong klemprak,”paparnya.
(Suparman)
Komentar