oleh

Program Pengembangan Desa Senilai Rp 22 Miliar Terganjal SKRK

INILAHONLINE.COM, MAGELANG

Sembilan desa yang mengajukan program pengembangan desa dari pemerintah pusat, terganjal Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Alasan tidak diterbitkannya SKRK, karena tidak sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi (TNGM) nomor 70 tahun 2014.

“Total anggaran yang tidak bisa digunakan mencapai Rp 22 miliar. Padalah anggaran tersebut, termasuk program lanjutan untuk pengembangan desa wisata,” kata anggota DPR RI, Ir Sudjadi saat melakukan pertemuan dengan kepala desa (Kades) dari empat kecamatan penerima manfaat di Kabupaten magelang, Jumat (11/10).

Ke Sembilan desa yang terganjak SKRK, adalah Desa Bandungrejo, Desa Seloproho, Sumberejo dan Pandean Kecamatan Ngablak. Desa Sumber, Dukun, Banyubiru Kecamatan Dukun. Desa Gulon dan Seloboro, Kecamatan Salam.

Menurut Sudjadi, Desa Banyubiru. Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sudah mempunyai studi dari UGM, Disparpora Kabupaten Magelang dan DPU Kabupaten Magelang. Namun program yang semestinya sudah bisa dilaksanakan tahun 2019 ini, terpaksna tidak bisa dilaksanakan, karena SKRK tidak terbut.

“Jika memang tidak bisa dikerjakan, mohon otoritas setempat bisa memberikan surat keterangan yang intinya tidak bisa dilakukan. Jangan digantung seperti ini, kondisi ini membuat masyarakat dan para kepala desa yang menerima manfaat merasa tidak nyaman,” ujarnya.

Kepala Desa (Kades) Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Wintoro menjelaskan, sesuai studi kelayakan yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kawasan Gunung Gono yang sekarang sudah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pedesaan. “Studi pengembangan Gunung Gono sudah lengkap, tinggal nunggu SKRK,” katanya.

PLT Kepala DPU Kabupaten Magelang, Edy Siswantoro menjelaskan, alas an belum diterbitkannya SKRK, karena program yang diusulkan desa tidak sesuai dengan tata ruang berdasarkan Perpres TNGM nomor 70 Tahun 2014, serta Perpres tentang Kawasan Strategi Nasional (KSN).

“Perbub no 5 tahun 2015, tentang pembangunan memanfaatkan ruang dimintakan ke DPU, bail perorangan, lembaga termasuk desa maupun pemerintah, harus mendapatkan persetujuan dari DPU Kabupaten Magelang,” ujarnya.

(Ali Subchi)

Komentar