oleh

Program Reforma Agraria Akan Digelar di Kabupaten Subang

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Progarm Reforma Agraria dalam waktu dekat akan digelar di Kabupaten Subang. Reforma agraria sendiri merupakan program yang termaktub dalam Nawacita sebagai visi pemerintah. Setidaknya tanah seluas 9 juta hektar secara nasional menjadi target reforma agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi. Sementara di Subang bakal menjadi percontohan dalam penerapan program Reformas Agraria.

Hal itu terungkap dalam Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk kali kedua yang dipimpin Sekda Subang H.Aminudin dan dihadiri staf Kepresidenan Ariani Jalal dan Usep Setiawan sekaligus sebagai pemateri dan para SKPD terkait, di ruang Rapat Bupati, Jum’at (5/7/2019).

“Subang menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan program Reforma Agraria. Hal ini menjadi tantangan yang harus kita buktikan,” kata anggota tim GTRA Rahyang Mandalajati Evi Silviadi seusai rapat.

Evi lebih lanjut menyatakan bahwa Reforma Agraria sejatinya melanjutkan mimpi memakmurkan bangsa yang tertunda.

“Isu reforma agraria sudah berkembang sejak masa sebelum kemerdekaan, masa orde lama ditandai dengan munculnya UU No 5 Tahun 1960 tentang pertanahan, masa orde baru hingga reformasi,” kata Evi

Staf Kepresidenan Usep Setiawan mengatakan, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres No 86 tahun 2018, tentang Reforma Agraria yang diteken pada tanggal 24 September bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Perpres tersebut memandatkan agar dibentuk tim GTRA pusat, tingkat provinsi dan kabupaten

Langkah yang harus dilakukan oleh tim GTRA adalah pertama identifikasi, lalu verifikasi, dan terakhir validasi.

“Tujuan reforma agraria ini untuk menata pertanahan nasional supaya lebih berkeadilan. Dengan agenda penataan aset, penataan akses, demi mewujudkan kemakmuran rakyat sebagai cita cita konstitusi. Reforma agraria ini menjadi program dan kegiatan prioritas,” ucapnya.

Reforma Agraria ini, imbuh Usep harus kita dorong agar bisa dibakukan dalam bentuk produk hukum, semisal Perda. Kemudian diupayakan masukdalam rencana kerja Pemkab, sehingga pembiayaan bisa masuk dalam APBD. Tim Teknis jelasnya, segera dibentuk untuk menyusun Roadmap pelaksanaan Reforma Agraria.

Tim ini juga melakukan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah, dilanjutkan dengan pemberdayaan, melibatkan organisasi kemasyarakatan, atau NGO yang selama ini berpengalaman berdayakan masyarakat.

Sementara yang bisa menerima manfaat reforma agraria ini bisa orang perorang, kelompok atau lembaga. Namun subjek utama adalah petani, yang lain boleh dapat setelah petani merata. Jika ada sengketa, maka penanganan konflik oleh gugus tugas dilkukan berjenjang oleh daerah dulu.” Saya ikut meneguhkan jalan menuju keadilan agraria.Semoga bisa jadi contoh baik,” ujar Usep.

Sementara Sekda Subang H.Aminudin mengatakan, pihaknya segera melakukan kajian untuk penyusunan regulasi peraturan terkait Reforma agraria. “ Tentu saja apa yang dibutuhkan dan petunjuk dari pusat, harus kita ikuti. Kita akan kaji bersama,” tandasnya.

(Abdulah)

Komentar