oleh

PT KAI (Persero) Wilayah Jateng-DIY Optimalkan Aset-Asetnya dan Angkutan Barang

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

PT KAI akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliknya untuk dikembangkan secara maksimal. Aset yang terbentang dari pulau Jawa khususnya di wilayah Jawa Tengah, yang meliputi daerah operasi 4 Semarang, daerah operasi 5 Purwokerto, daerah operasi 6 Yogyakarta sangat berpotensi dikelola dengan baik.

”Aset-aset yang terbagi menjadi aset railway (meliputi sarana dan prasarana) dan aset non railway (meliputi tanah, bangunan dinas, rumah perusahaan, perkantoran dan gudang). Secara keseluruhan aset-aset tersebut berada di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera,”ujar Krisbiyantoro Manager Humas PT KAI Daop IV Semarang dalam releasenya yang diterima Inilahonline.com di Semarang, Rabu (14/8/2019)

Menurut dia, selain aset tersebut PT KAI juga memiliki aset berupa tanah yang luasnya mencapai 332.012.898 m2, dengan luasan optimum untuk dikembangkan sebesar 2.524.700 m2. Selain itu, ada aset rumah perusahaan berjumlah 16.475 unit bangunan dinas berjumlah 882 unit.

”Legalitas dari keseluruhan aset KAI berpotensi tersebut, yang sudah bersertifikat sejumlah 125.712.997 m2 (37,86 %), sedang yang belum bersertifikat 206.299.901 m2 (62,14 %),”paparnya.

Dijelaskan, dari sisi letak aset KAI mempunyai profil yang sangat meguntungkan diantaranya, berada pada lokasi premium di pusat kota, berada pada kawasan perkantoran pemerintah maupun swasta, berada pada kawasan bisnis, perdagangan, ekspedisi dan pergudangan yang masih dekat dengan simpul-simpul transportasi.

”Hanya aset yang berada pada kawasan pariwisata yang sebagian aset PT KAI, memiliki desain arsitektur yang unik dan menarik,”tuturnya.
Namun demikian, lanjutnya, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki KAI tersebut, PT KAI (Persero) mengundang berbagai pelaku bisnis yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jateng menggelar Focus Discusion Group di Hotel PO Semarang, Rabu (13/8/2019).

”Hasilnya para pelaku bisnis tertarik untuk bekerjasama dengan PT KAI, sehingga dapat melakukan proses tindak lanjut dari kerjasama yang ditentukan,”ujarnya.

Bentuk kerjasama dan tata cara kemitraan, menurutnya, diatur berdasarkan jangka waktu, nilai, dan kewenangan persetujuan, yaitu pertama, < 5 tahun maksimal bernilai Rp 10 miliar dan kewenangan berada di direksi KAI. Kedua, > 5 sampai dengan 10 tahun nilai diatas Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar kewenangan pada Dewan Komisaris KAI. Ketiga, > 10 tahun dengan nilai diatas Rp 20 miliar kewenangan pada RUPS.

”Dari sisi kemitraan ini status yang diberikan berupa BGS (Bangun Guna Serah), BSG (Bangun Serah Guna), KSO (kerjasama operasi), KSU (Kerjasama Usaha), dan sewa. Pelaku bisnis yang menjadi mitra kerja sama dengan KAI, akan melalui prosedur pemilihan bisa dalam bentuk penunjukan langsung, pemilihan langsung, maupun kerjasama langsung,”ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan FGD yang dilakukan itu diharapkan dapat menggugah dan membuka wawasan para pelaku bisnis, untuk dapat memanfaatkan aset yang dimiliki PT KAI (Persero) dalam mengembangkan bisnis usahanya.

Selain itu, melalui pengangkutan barang dengan menggunakan kereta api, diharapkan dapat menambah efektifitas dan efisiensi dari segala sisi proses disribusi yang dilakukan.

”Keunggulan pengangkutan barang dengan kereta api dapat menurunkan angka kemacetan, menghemat bahan bakar, mengurangi kerusakan infrastruktur jalan, bebas pungutan liar dan tepat waktu,”tandasnya.

(Suparman)

Komentar