oleh

Save KPK Jateng, Panitia Seleksi Capim KPK Tidak Transparan

INILAHONLINE.COM, SEMARANG

Seleksi penerimaan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dari Save KPK di Semarang, mendesak dalam mencari pimpinan harus dilakukan secara transparan, dengan nilai-nilai integritas yang harus dikedepankan.

”Sebagai masyarakat pecinta KPK dalam seleksi ini harus dikawal dalam proses seleksi yang tidak transparan itu. Seharusnya sesuai dengan nilai integritas, sehingga menghasilkan pimpinan KPK yang mumpuni,”ujar Widhi Nugroho anggota Save KPK Jateng di Semarang, Minggu (1/9/2019).

Menurutnya, pada pemilihan kali ini panitia seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK telah menetapkan 20 nama peserta yang dalam proses diadakan uji publik dan wawancara. Meski sudah berlangsung Komunitas Save KPK Jateng ikut memantu proses pemilihan Capim KPK.

”Hanya ada tiga persoalan dalam proses seleksi kali ini, yaitu cacat rekam jejak tidak menjadi pertimbangan. Padahal, sebagai lembaga yang menegakkan nilai integritas maka profil capim KPK wajib mempunyai rekam jejak teruji,”tutur anggota Pattiro Semarang ini.

Dijelaskan, dari 20 besar Capim KPK yang lolos masih ada yang tidak memiliki cacat rekam jejak, Berdasarkan data di kami cacat rekam jejak itu, diduga menghalangi kerja pemberantasan korupsi KPK, melanggar etik saat bertugas, belum melaporkan LHKPN.

”Yang jelas terkait hal tersebut, tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dalam memilih 20 Capim.”katanya.

Namun demikian, lanjutnya, keraguan pansel dalam menegakkan catatan rekam jejak ini, harusnya menjadi evaluasi kinerja bersama. Bahkan, mandat Capim KPK, juga harus melaporkan LHKPN jelas dalam UU KPK bahwa laporan harta kekayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi capim.

“Jika tidak memenuhi hal ini maka pansel wajib menggugurkan capim di tahap ini. Namun pansel menyampaikan dasar bahwa laporan harta kekayaan tidak dipersyaratkan dalam seleksi. Jika ini terjadi maka akan susah mengupayakan pihak diluar KPK untuk melaporkan LHKPN sedangkan capim sendiri tidak taat sedari awal proses seleksi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui Ketua Pansel KPK, Yetti Ganarsih, menyatakan bahwa seleksi terakhir akan meloloskan 10 orang Capim KPK, dan tidak akan diumumkan kepada publik.

“Nama yang lolos langsung diserahkan kepada presiden, semua tergantung apakah presiden akan mengumumkan kepada publik atau tidak. Yang jelas diharapkan bisa transparansi,” pungkasnya.

(Suparman)

Komentar