Sekda Jateng, Etika Politik Mutlak Harus Dilakukan untuk Kelangsungan Kehidupan Berpolitik dan Berdemokrasi

Daerah, Politik338 Dilihat

INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengharapkan dalam pelaksanaan pilkada 2018 ini, harus menjunjung Etika politik secara mutlak karena untuk kelangsungan perkembangan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.

”Karena itu etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai pondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan,”tegasnya dalam mewakili Plt Gubernur Jateng Drs Heru Sudjatmoko MSi, pada pembukaan seminar nasional “Membaca Pilkada 2018 dan Arah Pemilu 2019” sekaligus pelantikan PC Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, di Hotel Santika Semarang, Selasa (27/2/2018).

Menurut Sekda, etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas dan menempatkan bangsa dan negara diatas kepentingan partai dan golongan. Selain itu, dalam berpolitik pun harus mengedepankan etika dan moral, salah satunya ditandai dengan kedewasaan saat berdialog dan juga dapat menomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok.

”Jadi masalah moral, meski kadang-kadang kita bisa ngomong tapi susah untuk melakukannya. Saat kampanye sudah sama-sama mendeklarasikan kampanye damai dan aman, tapi begitu bersimpangan dengan yel-yel yang bikin panas, akhirnya terpaksa ada gas air mata dari kepolisian. Cara-cara seperti ini tidak boleh,”ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kasus seperti ini menjadikan salah satu tugas AIPI yaitu menyosialisasikan etika berpolitik, yang baik dan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku, antarkekuatan sosial politik, serta antarkelompok kepentingan lainnya.

”Ini semua untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi golongan,”paparnya.

AIPI menurut Sekda, harus bisa menjadi pelopor suksesnya pembangunan politik, setidaknya menyukseskan pembangunan politik. Oleh karena itu, untuk mendukung pendidikan politik kepada masyarakat dan bisa mengedepankan sikap objektif.

”Jadi para pelaku politik harus bisa memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat sebagai konstituennya,”tuturnya.

Menurut Sekda, sekarang ini permasalahan politik terkadang susah dipahami bagi masyarakat umum. Namun tugas pemerintah bersama AIPI, harus bisa untuk mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi saat ini Jawa Tengah akan ‘punya gawe’ besar yaitu Pilkada 2018, sehingga pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting.

”Dengan demikian informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat positif, berimbang, mengedepankan etika, dan tidak ada dusta,”pintanya.

Ia menambahkan, mskipun pelaksanaan pilkada Jateng dinilai sepi dibanding daerah lain, tapi tetap siaga. Mudah-mudahan walaupun sepi situasinya, tingkat kepemilihan partisipasi masyarakat tinggi atau sesuai target, yaitu 77%.

”Mudah-mudahan target yang ditentukan ini bisa tercapai, Bahkan kedepannya tidak hanya pada Pilkada 2018 tetapi juga di Pemilu 2019,” pintanya.

Kendati demikian, lanjut dia, etika politik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, dengan ciri keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan.

”Selain itu, harus bisa jujur dalam persaingan kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia maupun keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa,”paparnya.

Sekda mengharapkan, dalam menghadapi tahun politik ini mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalitas.

”Dengan kehadiran AIPI ini diharapkan mampu memberikan pencerahan terhadap pembangunan politik di Indonesia termasuk di Jawa Tengah,”pintanya lagi.

Hal senada juga disampaikan Ketua PC AIPI Semarang Nur Hidayat Sardini. Menurutnya, seperti arahan dari AIPI Pusat, AIPI Semarang harus melaksanakan perannya sebaik mungkin. Lembaga ini diharapkan ikut bisa menampilkan citra, jika Pilkada sebenarnya jauh lebih baik andaikata masyarakat dilibatkan.

”Sebagaimana apa yang menjadi harapan kita sangat besar, bahwa Pilkada ini harus sukses, berjalan demokratis, aman, dan damai. Tetapi satu hal yang kadang-kadang kita lupa, bahwa tidak saja secara kuantitatif harus aman, damai, demokratis tetapi juga adalah integritas,”katanya.

Sekretaris Prodi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro itu menjelaskan, sebenarnya integritas mensyaratkan tiga hal, yakni keterlibatan para aktor negara termasuk para peserta pemilu. kedua adalah sektor-sektor usaha tidak khawatir terhadap.persoalan pilkada, serta tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.

”Ketiga hal inilah akan menjadi kunci pelaksanaan PIlkada akan berlangsung dengan baik dan demokratis,”pungkasnya.(Suparman)

banner 521x10

Komentar