oleh

Sertipikat PTSL Tidak Kunjung Selesai, Ratusan Warga Demo BPN

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Sedikitnya 300 warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Adminsitrasi Jakarta Timur di Jalan Sumarno, Pulo Gebang, Cakung. Pasalnya, mereka kecewa atas kinerja BPN yang tidak mampu selesaikan sertipikat tepat waktu melalui program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, Rabu (17/7/2019)

Menurut Koordinator aksi demo Mulyandi (45) mengatakan, aksi demo ini merupakan tindak lanjut daripuncak rasa kekecewaan warga, ketika mereka mengurus sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistimatis lengkap (PTSL) yang tak kunjung rampung, karena proses sudah berjalan dua tahun namun proses pendaftaran tanah untuk pertama kali ini belum jelas hasilnya.

“Kami datang ke sini mau tagih janji BPN saja. Dulu mereka bilang sertifikat tanah bisa jadi dalam enam bulan, tapi kenyataannya tidak seperti itu yang diharapkan. Bahkan proses PTSL sudah berjalan dua tahun, tapi punya saya belum jadi juga,” kata Mulyandi.

Melalui aksi demo seperti ini, Mulyadi bersama warga berharap agar BPN dapat merealisasikan janjinya. Sehingga untuk pembuatan sertifikat tanah dapat dipermudah dan segera rampung. Tuntutan ini didasari lantaran proses pembuatan sertifikat tanah yang dinilai terlalu lama dalam kepengurusannya.

“Kami menuntut dan mendesak kepada Menteri ATR/BPN agar segera mencopot Kepala Kantor BPN jakarta Timur itu dari jabatannya. Kita untuk bertemu perwakilan BPN dulu, karena kita di sini berharap janjinya BPN dapat terealisasi. Bukan hanya sekedar janji belaka saja,” ujarnya.

Dalam aksi ini, para pendemo membawa beberapa poster dan membentangkan sejumlah spanduk, diantaranya bertuliskan kalimat “BPN dan Mafia Tanah Semoga Makan Angin”.

Sementara itu menurut catatan inilahonline.com, berbagai kasus pertanahan yang marak terjadi beberapa tahun silam salah satunya tidak lepas dari status hukum kepemilikan tanah yang disengketakan, hal ini dikarena tidak adanya bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak atas tanah.

Sehingga saat itu, banyak hal yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk tidak mengurus pembuatan sertifikat tanah, antara lain proses pengurusannya lama dan biayanya mahal. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2017 telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menanggulangi lambannya pembuatan sertifikat tanah.

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimaksudkan dan ditujukan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Data Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa pada tahun 2017 telah dilakukan pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5,2 juta bidang atau melebihi jumlah yang ditargetkan sebanyak 5 juta bidang. Dilain sisi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 79 juta bidang tanah di berbagai wilayah Indonesia terdaftar paling lambat hingga tahun 2025.

(WK/Piyarso Hadi)

Komentar