oleh

Sicaplang Catat 639 Ribu Pelanggaran Protokol Kesehatan

INILAHONLINE.COM, BANDUNG

Aplikasi Pencatatan Pelanggaran alias Sicaplang yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat telah mencatat 639 ribu pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat

Sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat hingga 2 Oktober lalu, Sicaplang sudah mencatat 639.406 pelanggaran protokol kesehatan, baik perorangan maupun lembaga.

Namun, aplikasi yang dikembangkan oleh Jabar Digital Service serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat ini akan tidak digunakan lagi untuk mencatat pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah pusat telah membuat platform digital yang terpadu dan terintegrasi dalam pencatatan pelanggaran protokol kesehatan sehingga Sicaplang yang dirilis pada 22 Agustus 2020 itu tidak lagi digunakan begitu sistem dari pusat itu sudah beroperasi.

“Saya akan tutup usia Sicaplang, kami akan migrasi ke aplikasi yang dibuat tim Satgas Covid-19 pusat,” kata Gubernur, saat rapat koordinasi Operasi Perubahan Perilaku bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan sembilan gubernur lainnya melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (05/10/20), sore.

Menurut Gubernur yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Sicaplang hadir karena pihaknya selalu proaktif dan memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu upaya penanggulangan Covid-19.

“Tidak masalah Sicaplang nantinya tidak digunakan karena proses penegakan protokol kesehatan akan terus dilakukan,” tegasnya.

Gubernur menyatakan, selama pandemi Covid-19 ini pihaknya selalu proaktif, dimana pada saat tidak ada aplikasi pencatat pelanggaran protokol kesehatan Covid-19), Jawa Barat membuat terlebih dahulu. Namun pada saat ada perubahan (dari pusat), Jawa Barat mengalah dan tidak masalah karena tujuannya supaya one data policy bisa dilakukan.

“Meski Sicaplang nantinya tidak lagi digunakan, namun tidak menurunkan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di Jabar. Pihaknya pun akan segera mengimplementasikan aplikasi sistem pelaporan perubahan prilaku yang dibuat oleh pusat,” imbuhnya.(Frida)

Komentar