oleh

Terkait pemotongan DAU, Fahri Hamzah : Saya akan mengusulkan DPR RI lakukan hak interpelasi

-Pendidikan-101 Dilihat

Cibinong- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Fahri Hamzah melakukan penelitian komprehensif ke daerah terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang melakukan potongan atau penundaan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU), kali ini Daerah yang dikujungi Kabupaten Bogor, yang secara langsung di terima oleh Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti di Pendopo Bupati, Cibinong, Jumat (23/9).

Menurut Fahri Hamzah Kabupaten Bogor sendiri mendapatkan potongan penundaan DAU terbesar dari 169 Pemerintah Daerah di Indonesia

“Keluhan potongan DAU ini tidak hanya dikeluhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, tetapi juga Kabupaten Bogor atau kota lainnya yang menimbulkan kesan kurang baik bagi Pemerintah pusat, saya akan mengusulkan agar DPR RI melakukan hak interplasi,”ujarnya.

Ia juga menuturkan bahwa perencanaan pembangunan di atur dalam 1 periode tidak bisa di potong atau di lakukan penudaan di tengah jalan, bila Pemerintah Pusat menyarankan penghemat tidak boleh mengikat harus datang dari bawah mana saja yang bisa dihemat dari bawah tidak menggangu jalannya Pemerintah, bila terdapat dariĀ  Pemerintah Pusat maka akan menggangu tender serta eksekusi jalannya pembangunan.

“Dikhwatirkan ada dua komplikasi ekstrem yang akan akan terjadi, komplikasi ekstrem pertama yaitu akan banyak yang tersandung masalah hukum karena tender yang dibatalkan bisa digugat dan yang kedua komplikasi ekstrem terkait kesejahteraan masyarakat yang diatas makin sejahtera sedangkan masyarakat kurang mampu akan sulit untuk hidup,maka, saya akan menyarankan agar Pemerintah Pusat agar berhati-hati pada pemotongan atau penundaan karena ada efek buruk bagi masyarakat,”tambahnya

Fahri juga menjelaskan bahwa ada kekeliruan dalam cara berpikir Pemerintah, sementara di lain pihak DPR RI ada kelemahan dalam pengawasan.

“Ini jadi pertanyaan kenapa ada pemotongan DAU oleh Pemerintah Pusat, tetapi DPR RI tidak mendapatkan penjelasan alasan pemotongan anggaran,saat ini di Kabupaten Bogor, Bupati, Sekda, Kepala Bappeda seperti pemain silat dan berputar otak agar pemotongan DAU tidak berpengaruh dalam kondisi sosial wilayahnya,”ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bogor menjelaskan bahwa penundaan DAU adalah perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas daerah. Termasuk dalam kapasitas fiska daerah adalah besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
“Rata-rata Nasional kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah 23,2 % sementara kontribusi PAD Kabuapten Bogor terhadap total pendapatan daerah adalah 33,93% jauh diatas rata rata Nasional,maka dengan demikian Pemerintah pusat meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mampu menangani permasalahan pemotongan atau penundaan DAU,”tandasnya. (Zidan/Tjr)

banner 521x10

Komentar