Workshop Keberagaman YSK Menyikapi Munculnya Pro dan Kontra Perda Tentang P4S Kota Bogor

Berita, Megapolitan215 Dilihat

INILAHONLINE.COM, BOGOR – Penyelenggaraan “Workshop Keberagaman Untuk Media” Yayasan Satu Keadilan (YSK) lebih menyikapi adanya Pro dan Kontra atas terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), yang berlangsung di Bigland Hotel International dan Convention Hall, Jalan Malabar No.1B, Kota Bogor, Sabtu-Minggu (4-5 Agustus 2023)

Diskusi dan perdebatan yang sangat dinamis ini menghadirkan nara sumber Thowik dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) serta dari sejumlah perwakilan media dari wilayah Bogor, dalam meyikapi dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Manajer Advokasi Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) Thowik Tantowi Anwari dalam paparannya didepan peserta workshop yang dihadiri sejumlah pimpinan media di Bogor, ia lebih menyoroti mengenai respon masyarakat yang sangat berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. “Kita mencontohkan soal Peraturan Pemerintah tentang Ahmadiyah yang justru menjadi dalih persekusi terhadap kelompok tersebut,” tandasnya.

Menurut Thowik, Perda P4S ini banyak yang mengartikan akan menimbulkan diskriminatif terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang saat ini ada di sekitar masyarakat Kota Bogor. “Aturan ini sifatnya hanya mengatur dan melihat dari sisi akibat, tapi tidak ada justifikasi menegenai penyimpangan seksual tersebut. Justru kami menilai bahwa Perda ini lebih menyoroti aspek kesehatan saja dan tidak ada sanksi hukumnya,” tegas Thowik

 

Hal senada juga dikatakan Sekerataris Jenderal (Sekjen) Yayasan Satu Keadilan (YSK), Syamsul Alam Agus, pihaknya mengungkapkan berbagai persoalan terkait Perda P4S. Pasalnya, pemerintah tidak belajar dari kasus-kasus intoleran yang merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. “Intoleransi dan kebencian berdasarkan identitas memecah belah anak bangsa dan membuat Indonesia menjadi negara yang semakin terbelakang karena fokus politisinya adalah politik praktis yang memainkan identitas kelompok rentan,” kata Syamsul.

Lebih lanjut Syamsul menerangkan, bahwa Perda Nomor 10 tahun 2021 itu memuat sejumlah perbuatan dan pasal-pasal yang dinilai merupakan penyimpangan seksual mengenai beberapa bentuk perbuatan yang disebut menyimpang, yakni homoseksual, lesbian, biseksual, dan waria. Sejumlah strategi untuk mengantisipasi jenis-jenis penyimpangan tersebut dimuat dalam beleid ini, seperti pencegahan perilaku.

“Namun demikian, Perda ini tidak memuat sanksi yang jelas bagi pelaku penyimpangan seksual seperti LGBT, karena khusunya di dalam pasal 25, sanksi dijelaskan hanya dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, memicu sejumlah daerah mewacanakan agar kepala daerah terkait segera membahas peraturan daerah anti LGBT. Dan salah satunya adalah Pemkab Garut,” ujar Sayamsul ketika memberikan pendapatnya dalam diskusi tersebut

Sementara itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Arie Surbhakti lebih menyoroti siapa yang menginisiasi (mengusulkan-red) dan latar belakng atas terbitnya Perda tentang P4S tersebut. Selain itu, Perda ini sepertinya “sembrono” yang diterbitkan oleh Pemkot Bogor dan sudah dilaksankan oleh Pemkot Bogor dalam bentuk lembaran daerah.

“Jika ada pihak-pihak yang kontra dengan Perda P4S yang mempersoalkan, maka dapat diajukan uji materiil untuk revisi ke Mahkamah Konstitusi. Saya menginginkan adanya diskusi yang lebih menarik, akan ada masukan dari tokoh masyarakat san berbagai elemen masyarakat, apakah ini menjadi keinginan bagi seluruh masyarakat Kota Bogor atau mungkin menjadi keinginan hanya segelintir pihak saja,” kata Arie dengan nada penuh tanya.

Menurut Arie, workshop keberagaman yang diselenggarakan oleh YSK ini perlu dilakukan secara berkala dengan diskusi-diskusi mengenai keragaman toleransi beragama dan berkeyakinan serta termasuk keberadaan LGTdi Indoenesia. “Teman-teman jurnalis yang hadir sebagai peserta dalam workshop ini siap untuk berkolaborasi dengan YSK, dengan mengundang para nara sumber berkompeten dan para ahli dalam bidangnya, khususnya terkait dalam keberagaman,” pungkas Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Bogor Pelita Baru Group. (Piya Hadi)

banner 521x10

Komentar