oleh

Bareskrim Polri Bentuk Tim Khusus Untuk Selidiki Dugaan Mafia Covid-19

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Langkah cepat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang akan membentuk Tim Khusus untuk menyelidiki dugaan mafia kesehatan dalam kasus pengcovidan pasien yang sesungguhnya negatif Covid 19 perlu mendapat apresiasi. Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada inilahonline.com, Senin (5/10/2020)

“Akibat ulah mafia kesehatan ini, negara dan masyarakat dirugikan, karena validitas angka korban Covid 19 di Indonesia, terutama yang tewas menjadi tidak akurat,” ujarnya.

Menurutnya, negara juga dirugikan karena anggaran negara untuk korban Covid-19 “dirampok” oleh para mafia kesehatan. Selain itu, keluarga korban pengcovidan oleh mafia kesehatan menjadi dikucilkan masyarakat sekitarnya yang khawatir virus tersebut menular kepada mereka.

“IPW berharap Bareskrim bisa bekerja cepat untuk menangkap para mafia kesehatan yang sudah merampok uang negara dalam mengcovidkan pasien itu,” ucap Neta Pane.

Informasi yang diperoleh IPW, bahwa biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp 290 juta. Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah. Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.

“Untuk itu, kami mendesak kepada Bareskrim perlu mengusut dan mengaudit seluruh rumah sakit rujukan Covid-19, agar diketahui seberapa besar sesungguhnya korban meninggal akibat Covid -19 dan berapa besar pula korban yang dicovidkan,” tandasnya

Neta S Pane juga memaparkan, pada 27 April 2020 misalnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Sumut pernah mengumumkan, dari 61 pasien yang dimakamkan dengan prosedur Covid 19, ternyata diketahui 43 di antaranya negatif Covid. Lalu 14 Juli 2020, enam makam di TPU Teluk Kabung, Padang, Sumbar yang dimakamkan dengan prosedur Covid 19 dibongkar atas permintaan keluarga karena hasil tesnya negatif Covid.

“Kemudian pada 8 Juni 2020, keluarga Ade Margani menuntut RSUD Balaraja, Banten karena ybs dimakamkan dengsn prosedur Covid padahal hasil tes negatif Covid. Berbagai kasus pengcovidan ini jelas sangat meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

IPW mendukung gerak cepat yang dilakukan Bareskrim Polri tersebut sangat diperlukan , agar data Covid-19 benar benar valid dan uang negara bisa diselamatkan. “Para mafia kesehatan yang merampok uang negara bisa diseret ke pengadilan Tipikor, karena masyarakat resah akibat ulah para mafia kesehatan yang mengcovidkan pasien ini segera bisa diatasi,” pungkas Neta S Pane. (Piya Hadi)

Komentar