oleh

Bupati Bogor Didesak Segera Evaluasi Jabatan Kepala Bappenda Kabupaten Bogor

INILAHONLINE.COM, CIBINONG

Bupati Bogor didesak segera mengevaluasi dan meninjau ulang jabatan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Pasalnya, penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh Bappenda yang tidak proporsional memberatkan pengembang. Akibatnya, banyak pengusaha yang merasa keberatan dengan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bogor.

“Kami minta agar Bupati Bogor Ade Yasin segera mengevaluasi kinerja Kepala Bappenda Dedi Ade Bachtiar berikut timnya agar kekacauan di Bappenda Kabupaten Bogor tidak berkepanjangan,” ujar Head Corporate Communication & Goverment Relation PT Sentul City Tbk, Alfian Mujani di Cibinong kepada inilahonline.com, Rabu (30/10)

Menurutnya, sistem penetapan NJOP yang dilakukan Bappenda Kabupaten Bogor cenderung tidak objektif dan merugikan pengembang. Selain itu, hal ini sudah lama masalah sistem perhitungan NJOP dipersoalkan oleh hampir semua pengembang. Tetapi tidak ada yang berani angkat bicara.

‘’Karena itu, saya berharap ibu Bupati Bogor mencermati masalah ini. Apa yang dilakukan Bappenda ini bertentangan dengan semangat Bupati untuk menggelar karpet merah kepada para investor. Sebab, yang dilakukan Bappenda ini justru menggelar krikil tajam bagi dunia usaha,’’ kata Alfian.

Alfian menjelaskan, masalah pokok yang menjadi sandungan utama adalah parameter kenaikan NJOP. Bappenda Kabupaten Bogor selalu mensandarkan pada harga tanah komersial tahun terkini. Alias harga pasar yang sangat spekulatif. Jika parameter ini dipakai untuk menetapkan NJOP tanah yang belum didevelop, Padahal, bisa dipastikan para pengembang akan gulung tikar semua.

“Bagaimana rasionalitasnya tanah belum didevelop (dibangun-Red), tapi kok penetepan NJOP-nya disamakan dengan tanah yang sudah didevelop. Sehingga antara Bappenda dengan pengembang terkait penghitungan dan penetapan NJOP enggak ada titik temunya. Lantas di mana karpet merahnya untuk investor?,” keluh Alfian dengan nada bertanya.

Lebih lanjut, Alfian merujuk sistem perhitungan NJOP yang berbeda di wilayah lain. Dia mencontohkan di Kota Tangerang Selatan, bahwa penetapan NJOP tanah HGU yang notebene tanah milik negara yang belum dibangun oleh pengembang, akan tetapi NJOP-nya lebih rendah jika dibanding dengan tanah HGB yang sudah dibangun oleh pengembang.

“Di Tangsel itu NJOP-nya bisa rasional. Kenapa di Kabupaten Bogor tidak ya? Kan sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemkot Tangsel saya lihat benar-benar memberikan proteksi kepada investor, maka wilayah di sana majunya pesat,” ungkapnya.

Masih menurut Alfian, lantaran Bappenda “keras kepala” menganut sistem perhitungan NJOP sendiri, sehingga pada akhirnya banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar PBB. Kelihatannya omset Bappenda itu besar, akan tetapi di atas kertas saja alias menumpuk jadi piutang. Tingkat kolektabilitasnya atau tingkat capaian target penagihan PBB rendah. Inilah yang kelak akan jadi bom waktu bagi Bupati karena ini akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“PBB adalah salah satu penerimaan daerah. Kalau nunggak-nunggak gini kan juga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Kita bukan mau nunggak atau tidak mau membayar pajak, tapi kalau ditetapkan segitu ya sulit bayarnya. Semua juga tahu ekonomi kita sedang melambat. Dunia usaha lagi lesu butuh proteksi pemerintah bukan malah ditarget PBB tinggi,” tandas Alfian.

Alfian merasa heran, karena salah satu program Bupati Bogor Ade Yasin adalah memberikan karpet merah kepada investor, dengan harapan agar para investor dapat masuk menanamkan modal di wilayah Kabupaten Bogor dengan kemudahan perizinanan dan keringanan pajak.

“Kalau sistem perhitungan NJOP sekarang ini gak diubah, siapa investor yang mau masuk ke Kabupaten Bogor? Mending ke Tangsel. Kami yang sudah lama berinvestasi di sini saja seperti membentur tembok. Harusnya visi Bupati dan SKPD sejalan ya. Ini Bupatinya bilang karpet merah, Bappenda justru menabur kerikil tajam,” kata Alfian.

Untuk itu, Alfian minta agar Bupati Ade Yasin mengevaluasi kinerja Dedi Bachtiar. Selain karena bertentangan dengan visi Bupati, yang bersangkutan juga sudah terlalu lama jadi Kepala Bappenda. ‘’Beliau sudah lima tahun lebih menduduki pos ini, perlu penyegaran agar tidak menjadi fitnah,’’ imbuhnya.

Kepala Bappenda, Dedi Ade Bachtiar ketika dikonfirmasi melalui telpon selulernya dan melalui nomor Whatshapp-nya, hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban. Demikian juga, ketika ajudan Kepala Bappenda Kabupaten Bogor ketika dihubungi telpon dan Whatshapp-nya juga tidak ada jawaban.

(PH)

Komentar