oleh

Capaian Investasi Triwulan Kedua di Jateng Belum Penuhi Target

InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Capaian investasi di Jawa Tengah dalam triwulan kedua tahun 2017 baru mencapai Rp 7,43 triliun. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu Rp 10,3 triliun.Belum terpenuhinya target karena banyak perusahaan baik dalam maupun luar negeri banyak yang tidak melaporkan data realisasi investasi ke pemerintah.

”Untuk mempercepat target tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi Jawa Tengah, akan membentuk tim percepatan realisasi investasi untuk mengejar perusahaan yang belum tertib,” kata Prasetyo Aribawa Kepala DPMPTSP Jateng di Semarang, Selasa (18/7/2017).

Menurut dia, dengan capaian tersebut tim yang sudah ada nantinya akan diterjunkan ke lapangan untuk mengejar kepada perusahaan yang belum melaporkan laporan realisasi investasinya.

”Tindakan ini terpaksa dilakukan karena kabupaten dan kota tidak aktif melaporkan,”ujarnya.

 

Prasetyo menjelaskan,setiap perusahaan yang sudah memiliki izin prinsip sesuai dengan UU No.25 tahun 2007 pasal 15 huruf c, tiap perusahaan penanaman modal berkewajiban melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.

Begitu pula dalam Peraturan Kepala BKPM nomor 17 Tahun 2015 pasal 12, disebutkan bahwa perusahaan yang telah memperoleh perizinan penanaman modal wajib membuat dan menyam-paikan LKPM secara berkala.

”Jadi jika dilanggar maka sangsi yang diberikan adalah peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitasi penanaman modal hingga pencabutan izin penanaman modal atau kegiatan usahanya,” paparnya.

Dijelaskan, dalam tahun 2016 terdapat 93 perusahaan dalam negeri yang memiliki IP, 83 dian-taranya telah menyampaikan LKPM, sedangkan 10 lainnya belum melaporkan usahanya. Untuk perusahaan asing yang memiliki IP ada 165 perusahaan,86 sudah melaporkan usahanya.

Sementara dalam tahun 2017 hingga bulan Juli, perusahaan dalam negeri yang memiliki IP ada 45, tetapi perusahaan yang sudah melapor ada 30 perusahaan dan 15 lainnya belum melapor. Sedangkan perusahaan asing yang memiliki IP sebanyak 114 perushaan dan yang melaporkan baru 59 perusahaan.

”Bagi perusahaan yang belum memperoleh IP meminta Bupati/Walikota untuk segera menerbit-kan IP, utamanya di sektor jasa pertambangan, pariwisata, transportasi, telekomunikasi dan kese-hatan,” pintanya.

Bagi perusahaan yang sudah mendapat IP, kata dia, perusahaan yang bersangkutan bisa mendapat fasilitas dari pemerintah. Namun fasilitas ini kurang banyk dimanfaatkan oleh perusahaan. ”Jadi teman teman untuk kabupaten/kota perlu melakukan dorongan terhadap para pengusaha,” ujarnya. (Suparman)

Komentar