oleh

Dari Kabupaten Bogor Tekad Personil Bawaslu Dongkrak Demokratisasi, Siap Mundur Jika Gagal

INILAHONLINE.COM, PUNCAK

Efek bola salju akan makin besar gaungnya, jika sumber kekuatannya berupa langkah perubahan struktural dipadukan dengan kerja kultural dari personel Bawaslu. Apalagi bila sumber bola salju itu digelindingkan dari Kabupaten Bogor, satu dari 27 kota/kabupaten terbesar di Jawa Barat. Berpenduduk 6,2 juta jiwa, setara dengan Provinsi Gorontalo.

“Dari Pemilu 2019, setidaknya di Jawa Barat bisa tampak demokratisasinya lebih maju, penanganan pelanggaran administrasi lewat persidangan. Juga kasus politik uang, empat kasus sudah divonis, tiga di antaranya menjerat calon peserta pemilu. Solusi pemilihan umum ke depan agar demokrasi di wilayah ini lebih maju butuh komitmen penegak hukum dan kerja kultural yang makin mengefektifkan pemilih rasional, bukan transaksional hingga menimbulkan efek bola salju,” ungkap Yusuf Kurnia, Anggota Bawaslu Jawa Barat kepada wartawan di sela-sela Media Gathering Bawaslu Kabupaten Bogor di Puncak Raya Hotel and Convention, 26-27 November 2019.

Didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, Ridwan Arifin (anggota) dan Tri S (koordinator sekretariat), Yusuf menjelaskan bahwa di provinsi terbesar pemilihnya di Indonesia ini terdapat 942 pelanggaran pemilu 2019, terbesar yaitu 620 temuan hasil pengawassn pemilih. Sumber pelaporan dari peserta pemilu. “Dari pemantau pemilu atau individu masih terbatas. Padahal publik yang punya otentisitas, yang genuine,” tuturnya.

Dari pelanggaran itu terdapat 14 kasus yang divonis di pengadilan, terbanyak kasus politik uang hingga pembatalan kandidat sebagai peserta pemilu, selebihnya soal pengrusakan alat peraga kampanye dan ijazah kandidat. Terkait kasus kepala desa ada dua yang divonis di pengadilan, yakni dari Garut dan Kabupaten Bandung.

Mengingat pentingnya memberi panggung kepada pemilih rasional, Bawaslu Kabupaten Bogor dalam sepekan ini, selain mengapresiasi awak media massa yang dinilai telah berkontribusi dalam publikasi pengawasan, penyelesaian sengketa dan pencegahan pelanggaran pemilu 2019, juga menyelenggarakan sekolah bagi 90 kader pengawas partisipatif di Puncak.

Sejumlah wartawan senior, termasuk Ketua Umum Sekber Wartawan Bogor HRM Danang Donoroso, Ketua PWI Kabupaten Bogor Subagyo dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bogor Raya Piyarso Hadi memberikan solusi konstruktif dalam membenahi Bawaslu daerah yang sangat strategis dalam menopang kemajuan demokratisasi ke depan. Di antaranya pemberian otonomi dalam pengelolaan finansial sehingga program dan sasaran kegiatan sosialisasi, dan publikasi pengawasan, pencegahan dan penyelesaian sengketa pemilu makin efektif dan efisien.

Tidak seperti yang terjadi selama ini, dana dari APBN dikucurkan ke Bawaslu provinsi, sedangkan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang jadi sumber problematika pemilu tak berdaya mengefektifkan dana dan program.

“Bila perlu hadapi situasi rumit dan status quo itu dengan tegas membuat pengunduran diri pengurus Bawaslu, jika tak dihiraukan. Itu solusi konstruktif demi masa depan demokratisasi yang lebih maju. Mulai dari Bawaslu Kabupaten Bogor untuk Indonesia,” tegas Danang di hadapan Irvan, diamini Subagyo, Piya Hadi, Nurofiq dan Dedy Gondrong. Mereka itu Jurnalis Sahabat Bawaslu.

(Moch Ircham)

Komentar