Kutipan pembayaran sebesar Rp.1,2 juta/siswa diperuntukkan membayar baju seragam Batik khas Subang, Batik khas sekolah, Baju Muslim, Kaos dan Trening olah raga, atribut putih biru (Topi, dasi, logo,sabuk, papan nama), Pramuka ( topi boni, kacu, Badge dll), sepatu dan kaos kaki, Modul, sampul rapot,Pas foto dan cetak Kartu OSIS.
Tapi yang menggelikan kwitansi pembayarannya tidak ditandatangai, melainkan hanya ditulis inisial penerima saja, dan anehnya penerimanya tiga orang (baca: Inisial), Ada apa ini?, terkesan untuk menghilangkan jejak.
Sepertinya telah dirancang agar tidak memenuhi unsur administrasi keuangan. Aneh ???. Ujar sejumlah orang tua/wali murid yang enggan disebut namanya saat mengantar anaknya daftar ulang kepada awak media.
Tak hanya itu, di sekolah SMPN-1 Binong ini juga diduga sekolah bersama Komite melakukan pungli biaya pengayaan UNBK dan Perpisahan, padahal kegiatannya tidak dilaksanakan. Bila sepuluh kelas IX rata-rata 40 siswa dikali Rp.600 ribu, maka terhimupun dana haram itu ratusan juta rupiah.
Saat awak media menyambangi SMPN-1 Binong untuk konfirmasi, diterima seorang guru yang mengklaim pengurus Koperasi Sekolah Asep. Pihaknya mengakui adanya penjualan baju seragam sekolah dan peralatan kelengkapan sekolah, dirinya menyatakan pengadaan barang-barang tersebut disediakan oleh koperasi sekolah (KPRI) sudah berbadan hukum dan itu sah-sah saja,katanya singkat.
Sementara terkait pungutan biaya UNBK dan perpisahan kelas akhir sebesar Rp.600 ribu/siswa, Ketua Komite SMPN-1 Binong Endang Cahya saat dikonfirmasi via WhatsApp No.085211569XXX (25/7/2020, Pkl.12.02 WIB) hanya dibaca saja, tidak berkenan menanggapi. Tetapi dikesempatan lain Endang membenarkan, bila pungutan itu dilakukan atas kesepakatan hasil rapat orang tua murid dengan Komite Sekolah.
“ Ya benar, uang sebesar Rp.600 ribu itu keperluan kegiatan murid, seperti pengayaan dan biaya perpisahan,” terang Endang sebagaimana dilansir Media Online KM.
Namun diketahui Ujian Nasional tahun ini ditiadakan demi mencegah penyebaran wabah COVID-19, sehingga penggunaan biaya tersebut masih dipertanyakan orang tua/wali murid.
Kepala SMPN-1 Binong Saenudin, belum berhasil dimintai keterangan, kendati awak media sudah berkali-kali menyambangi di sekolahnya.
Komentar