INILAHONLINE.COM, BOGOR –Pemerintah Kota (Pemkot)Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) meluncurkan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesma, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu, dan Pos Pelayanan Terpadu (Psyandu) se-Kota Bogor, pada Rabu (24/07/2024) lalu.
Acara kegiatan peluncuran ini diselenggarakan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor. Turut hadir dalam kegiatan itu Pj Wali Kota Bogor, Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg., pejabat dari Kementerian Kesehatan RI, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah D., M.Si
Selain itu juga dihadiri Direktur Gizi KIA dr. Lovely Daisy, MKM, serta Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, drg. Emma Rachmawaty, MKM. Hadir pula dan Direktur 22 RS di Kota Bogor, Kepala OPD, seluruh Kepala Puskesmas dan Labkesda di Kota Bogor, serta seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bogor.
Transformasi Layanan Primer merupakan pilar pertama dalam transformasi kesehatan Indonesia, dengan fokus pada aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan, serta meningkatkan kapasitas layanan primer.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S., bahwa implementasi ILP dilakukan secara serentak di seluruh Puskesmas dan Labkesda di Kota Bogor.
“Tahapan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor meliputi pembentukan tim ILP Dinkes, advokasi lintas sektor, sosialisasi ILP untuk seluruh pegawai Dinkes, Puskesmas, dan Labkesda, yang dilaksanakan secara hybrid serial, workshop ILP, bimtek ILP per klaster, internalisasi dan pembentukan komitmen ILP di Puskesmas, pembentukan komitmen lintas sektor di tingkat kecamatan dan kelurahan, pelatihan kader, serta pengembangan SIMPUS berorientasi ILP,” ujar Sri Nowo Retno.
Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, drg. Emma Rachmawaty, MKM, menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kota agar terwujud implementasi ILP yang sempurna. “Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Bogor yang berhasil mengimplementasikan ILP di seluruh Puskesmas, melebihi target yang ditetapkan di Jawa Barat dan nasional,” ujarnya
Pada kesempatan yang sama, Direktur Gizi KIA Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy, MKM, mengungkapkan bahwa target nasional untuk tahun 2024 adalah 40% Puskesmas menerapkan ILP. Namun, Kota Bogor mampu berkomitmen untuk mengimplementasikan ILP 100% di seluruh Puskesmas, Labkesda, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu.
“Maka dari itu, dengan adanya ILP diharapkan masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih produktif,” imbuhnya
Pj Wali Kota Bogor, Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg., menyampaikan bahwa penyelenggaraan ILP tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan dari semua sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. “Dukungan lintas sektor, termasuk regulasi dan anggaran dari DPRD Kota Bogor, sangat diperlukan,” tandasnya.
Lebih lanjut Hery Antasri menekankan betapa pentingnya digitalisasi dan penyebaran informasi secara luas melalui media sosial terkait kinerja yang dilakukan. Pj Wali Kota Bogor juga secara resmi meluncurkan Integrasi Layanan Primer.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat meninjau langsung kesiapan salah satu Puskesmas, yakni UPTD Puskesmas Gang Kelor. Adapun kunjungan ini disertai dengan simulasi sistem informasi Puskesmas (SIMPUS) dan peninjauan sarana prasarana yang mendukung ILP.
Harapannya, implementasi ILP di Kota Bogor dapat berjalan dengan baik dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Acara peluncuran ILP juga dirangkai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan seluruh rumah sakit di Kota Bogor tentang Kerja Sama Pelayanan Kesehatan.
Tujuan kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum terkait kerja sama pelayanan kesehatan di Kota Bogor.
Ruang lingkup kesepakatan meliputi penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, layanan rujukan, penanggulangan penyakit, surveilans, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, penanganan stunting dan wasting, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja dan lansia, pemenuhan SDM kesehatan, perbekalan kesehatan, serta pembuatan dan penyebarluasan media promosi kesehatan.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU oleh PJ Wali Kota Bogor dan seluruh Direktur RS se-Kota Bogor. (Ian B Lukito)
Komentar