INILAHONLINE.COM, BOGOR – Transformasi Layanan Primer (TLP) merupakan pilar pertama dalam transformasi kesehatan Indonesia, dengan fokus pada aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan, serta meningkatkan kapasitas layanan primer.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S., menjelaskan bahwa implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) dilaksanakan secara serentak di seluruh Puskesmas dan Labkesda di Kota Bogor.
“Tahapan yang telah dilaksanakan oleh DinasKesehatan Kota Bogor meliputi pembentukan tim ILP Dinkes, advokasi lintas sektor, sosialisasi ILP untuk seluruh pegawai Dinkes, Puskesmas, dan Labkesda.”
kata Kadinkes Kota Bogor.
Menurutnya, tahapan yang dilaksanakan tersebut dilaksanakan secara hybrid serial, workshop ILP, bimtek ILP per klaster, internalisasi dan pembentukan komitmen ILP di Puskesmas, pembentukan komitmen
lintas sektor.
“Lintas sektor tersebut meliputi di tingkat kecamatan dan kelurahan, pelatihan kader, serta pengembangan SIMPUS berorientasi ILP,” ujar Sri Nowo Retno.
Menurut Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, drg. Emma Rachmawaty, MKM, mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kota agar terwujud implementasi ILP yang sempurna.
“Kami mengapresiasi Pemkot Bogor yang berhasil mengimplementasikan ILP di seluruh Puskesmas, melebihi target yang ditetapkan di Jawa Barat dan nasional,” ujarnya.
Sealin itu, Direktur Gizi KIA Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy, MKM juga mengungkapkan, bahwa target nasional untuk tahun 2024 adalah 4 persen Puskesmas menerapkan ILP. Namun, untuk Kota Bogor mampu berkomitmen untuk mengimplementasikan ILP 100% di seluruh Puskesmas, Labkesda,
Puskesmas Pembantu, dan Posyandu.
“Maka dari itu, dengan adanya ILP diharapkan masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih produktif,” ucapnya.
Pejabat (Pj) Wali Kota Bogor, Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg. menambahkan, bahwa penyelenggaraan ILP tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan dari semua sektor, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
“Dukungan lintas sektor, termasuk regulasi dan anggaran dari DPRD Kota Bogor, sangat diperlukan,” imbuhnya. (PH)
Komentar