oleh

DPRD Jateng akan Bahas Raperda Kenaikan dan Tunjangan Pendapatan

InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dalam waktu dekat ini, akan mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang menjadi dasar tunjangan dan kenaikan pendapatan bagi kalangan legislatif.

“Raperda yang pembahasanya ditargetkan selesai pekan depan ini merupakan lanjutan dari diter-bitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminis-tratif Pimpinan dan Anggota DPRD,” kata Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi di Sema-rang, Rabu (19/7/2017) kemarin.

Rukma menjelaskan, dalam PP No 18 tahun 2017 bahwa akan ada kenaikan nominal tunjangan yang diterima anggota dewan, pimpinan dewan, maupun pimpinan alat kelengkapan pada tiap bulannya.

Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut DPRD Jateng telah membentuk panitia khusus, guna mempercepat pembahasan raperda agar bisa selesai sesuai target yang ditentukan.

“Sekarang ini sudah sampai pada tahap konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, terkait masalah mekanisme penghitungan kenaikan sejumlah tunjangan,” ujarnya.

Sesuai dengan PP Nonor 18, kata dia, pimpinan dan anggota DPRD mendapat tambahan tunjang-an di antaranya, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras, sedangkan besarannya setara dengan dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai negerii sipil (PNS).

Selanjutnya, dalam tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses tiap masa kunjungan ke dae-rah pemilihan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi atau kendaraan dinas.

“Untuk tunjangan transportasi, masih dibahas apakah menggunakan kendaraan dinas ataukah masing-masing menerima dalam bentuk uang. Jika menggunakan kendaraan dinas, juga akan dihitung berapa biaya sewa kendaraan, tapi dari hasil komunikasi dengan sejumlah anggota, banyak yang menginginkan agar menerima dalam bentuk uang,” katanya.

Kendati demikian,katanya, setelah perda ini disahkan nantinya tidak dapat langsung direalisasi-kan, melainkan harus dilakukan pembahasan dengan Pemprov Jateng, yakni terkait dengan ke-mampuan keuangan daerah dan mekanisme penghitungan kenaikan pendapatan anggota dewan tersebut.

”Diharapkan PP yang akan dijadikan perda itu kedepan dapat meningkatkan kinerja dan anggota dewan sehingga pelayanan ke masyarakaat bisa optimalm”papar Politikus PDI Perjuangan ini.(Supaman)

Komentar