INILAHONLINE.COM, SUBANG
Himpunan Pergerakan Bangsa Sunda (HPBS), bersama sejumlah lapisan masyarakat Subang, termasuk Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, untuk Tangkuban Parahu, segera menggelar mimbar bebas di Halaman Pemkab Subang. Hal itu untuk mendorong Bupati Subang Ruhimat agar memiliki keberanian untuk merebut Tangkuban Parahu.
Ketua Himpunan Pergerakan Bangsa Sunda untuk Tangkuban Parahu Jaka Septia Arizona seperti dilansir dari Beritaaktualnews, Minggu (4/8/2019) mengatakan, dengan menggelar mimbar bebas tersebut, sebagai bentuk keperihatinan masyarakat Subang atas kesewenang-wenangan Pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu PT Graha Rani Putera Persada (GRPP), terhadap Bangsa Sunda, yang tidak bisa secara leluasa untuk menjaga situs sejarah dan cagar budaya Tangkuban Parahu, yang menjadi milik orang Sunda.
“Selama pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu yang dipegang oleh PT GRPP, dan kami hampir tidak bisa merawat situs sejarah dan cagar budaya Tangkuban Parahu, kami datang kesana dikenakan retribusi karcis masuk.
Kami di rumah sendiri ketika mau masuk kedalam rumah harus bayar, selain itu GRPP juga, semena-mena menebang pohon Pamanah Rasa yang sangat disakralkan oleh Bangsa Sunda, bahkan dilindungi oleh Undang-undang Leks Spesialis, dan pohon Pamanah Rasa itu kami jaga, sebagai ahli waris leluhur bangsa sunda, kami mengecam kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT GRPP.
Kami Himpunan Pergerakan Bangsa Sunda untuk Tangkuban Parahu, bersama dengan sejumlah lapisan masyarakat Subang serta LAK Galuh Pakuan, mendesak Bupati Subang Ruhimat untuk segera merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat, untuk menganulir izin pengelolaan PT GRPP, karena jelas sudah melanggar UU Leks spesialis.
Banyak pelanggaran lainnya yang tekah dilakukan oleh PT GRPP, dengan kewenangan Kepala Daerah, Pak Bupati Ruhimat, memiliki kekuatan untuk merekomendasikan pencabutan izin pengelolaan TWA Gunung Tangkubam Parahu dari GRPP,” ujar Jaka.
(Abdulah)
Komentar