oleh

LAK Galuh Pakuan Pertanyakan SK Menteri LHK Ihwal Pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Perahu

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Sejak dulu keberadaan Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan telah memiliki legal standing terhadap permasalahan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu.

Menurut Dewan Resi LAK Galuh Pakuan Irwan Sutriasa SH, LAK Galuh Pakuan yang dipimpin Raja LAK Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi dan Panglima LAK Galuh Pakuan Bram sejak awal mempertanyakan legalitas SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 306 tahun 2009 tentang pengusahaan TWA Gunung Tangkuban Parahu oleh PT Graha Rani Putera Persada (GRPP) yang dinilai dinilai tidak memenuhi syarat, artinya belum resmi, baru bersifat sepihak.

Protes keberadaan SK Menteri LHK oleh Raja Galuh Pakuan Evi Silviadi itu terus disuarakan kendati dirinya harus beberapa kali masuk penjara, seperti yang terakhir kali terkait kasus hukum undang-undang darurat kepemilikan Pusaka Kujang. Meski demikian,  MK memenangkan Raja Gakuh Pakuan, karena kujang tidak masuk dalam UU darurat.

“SK 306 itu bisa resmi atau menjadi legal dimata hukum, apabila komponen perizinannya yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jabar terpenuhi semua oleh PT GRPP, dan semua persyaratan itu tidak terpenuhi oleh GRPP,” ujar Irwan SH kepada wartawan di Subang, Senin (5/8/2019).

Dalam klausul hukum, kata Irwan jika pemegang SK Menteri LHK itu tidak bisa terpenuh  maka SK itu bisa dicabut atau bisa batal secara hukum. Kemudian jika terjadi satu perselisihan yang tidak dapat mengakomodir kepentingan kearifan lokal dan budaya.

“Berbicara soal tidak mengakomodir kepentingan kearifan lokal dan budaya pada tahun 2012 silam saat itu beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri, terjadi perselisihan karena ada masyarakat pedagang yang menebang ranting pohon. Dan ketersinggungan para pedagang dan masyarakat adat, akibat banyaknya pungutan yang sifatnya menekan. Masyarakat adat yang akan melakukan ritual di tangkuban parahu yang menjadi situs sejarah dan cagar budaya Sunda harus baya, dan fakta-fakta lainnya pada waktu itu PT GRPP tidak memiliki perhatian terhadap desa-desa di sekitar kaki gunung tangkuban parahu. Semua itu yang menjadi tuntutan LAK Galuh Pakuan, mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang izin pengusahaan PT GRPP, yang berdasarkan SK 306 yang kami anggap sepihak, dan LAK Galuh Pakuan sampai saat ini masih terus melakukan advokasi hukum, terhadap masyarakat pedagang dan kompepar di TWA gunung tangkuban parahu,” papar dia.

Paska erupsi kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu beberapa hari lalu, wacana perlawanan masyarakat adat dari LAK Galuh Pakuan melakukan perlawanan kembali terhadap PT GRPP,  karena dipicu munculnya pernyataan Dirut PT GRPP Putera Kaban. Saat itu Putera Kaban yang menyatakan tidak ada satu intansi pemerintah pun yang berhak menutup TWA Gunung Tangkuban Parahu.  Arogansi Dirut PT GRPP itu, membuat marah masyarakat Sunda.

Masyarakat adat dari LAK Galuh Pakuan saat ini berharap, SK dan izin pengusahaan TWA Gunung Tangkuban Parahu dari PT GRPP bisa dicabut oleh menteri atau Presiden Karena Tangkuban Parahu merupakan situs sejarah dan cagar alam serta banyak kaidah-kaidah dan kearifan lokal masyarakat  Sunda yang dilanggar oleh PT. GRPP. 

“Alangkah baiknya pemerintah pusat, mengembalikan pengelolaan maupun pengusahaan TWA gunung Tangkubam Parahu dari PT GRPP kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk dikerjasamakan dengan Pemkab Subang, dan Bandung Barat serta masyarakat adat, dan semua fakta pelanggaran yang dilakukan oleh GRPP itu sudah jelas, dan tudak bisa diberi toleransi,” tegas Irwan.

(Abdulah)

Komentar