oleh

HUT FSPMI, Ratusan Ribu Buruh Suarakan Tiga Tuntutan Rakyat

InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Bertepatan dengann perayaan HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), ratusan ribu buruh dari berbagai kawasan Industri di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku dan Sumatera secara serempak melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tiga tuntutan itu adalah turunkan harga beras dan listrik, tolak beras impor, wujudkan kedaulatan pangan. kedua, tolak upah murah dan cabut PP 78/2015 tentang pengupakhan, tiga pilih calon pimpinan dalam pilkada dan pilpres yang pro buruh dann berani menolak PP 78 Tahun 2015.

”Aksi unjuk rasa ini akan terus dilakukan dan berlanjut hingga 1 Mei 2018 dalam perringatan Hari Buruh Internasional (May Day 2018) nanti,”ujar Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa tengah Aulia Hakim dalam aksi di depan Gedung Gubernuran jalan Pahlawan Semarang Semarang, Selasa (6/2/2018).

Menurutnya, dalam tiga tuntutan tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan Pilpres, FSPMI KSPI menyatakan sikap untuk tidak memilih maupun mendukung calon pemimpin yang mempunyai track record ketidak berpihakan terhadap buruh dan rakyat swerta pmelakukan pengingkaran-pengingkaran.

”Buruh di Jawa Tengah khususnya, kami nyakatan menolak dan tidak akan mendukung politisi yang hanya mengumbar janji manis dan selalu melakukan pengingkaran,”ujarnya.

Buruh di Jateng, lanjutnya, selalu terpinggirkan dalam lingkaran industri yang terus digenjot pemerintah. Terbukti, upah buruh di Jawa Tengah adalah yang paling rendah di Pulau Jawa, Buruh di Jawa tengah ibarat mati dilumbung padi, apalagi kawasan-kawasan industri mulai memadati dengan dalih ramah investasi, namun mengorbankan buruh melalui upah murah.

”Yang jelas sawah ladang banyak yang beralih fungsi menjadi pabrik, alih-alih menyerap tenaga kerja justeru jutaan rakyat Jawa Tengah yang menjadi buruh mendapatkan upah yang sangat rendah, Jadi beras mahal, tarif daya listrik n aik, BBm naik, upah murah adalah bom waktu bagi Jawa Tengah,”sergahnya.

FSPMI KSPI, menyoroti dengan keras harga beras yang tidak kunjung turun, padahal beras adalah urusan perut rakyat, termasuk buruh. Dengan harga beras yang gagal diantisipasi oleh pemerintah, semakin menyengsarakan buruh dan rakyat yang mengakibatkan daya beli turun hingga 20 persen sampai 25 pwersen terlebih ditambnah dengan kebijakan upah murah.

”Terus terang FSPMI KSPI mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan membiarkan dan mendiamkan serta tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras 500 ton tersebut,”paparnya.

Menurutnya, dengan membiarkan antar menterinya bersilang kata-kata perihal data-data ketersediaan stok beras, sangat disayangkan apalagi data yang dimiliki oleh bulog, Kemendag dan Kementan berbeda-beda tentang ketersediaan beras.Padahal, urusan beras adalah urusan pangan yang seharusnya menjadi prioritas negara.

”FSPMI KPSI, tidak sependapat dengan statement Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan yang menyatakan 500 ribu ton impor beras adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan umenjaga stabilitas harga beras,”tandasnya.

Faktanya, lanjut dia, sebelum harga beras naik daya beli masyarakat sudah turun, apalagi dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun.

”Jadi dalam hitungan FSPMI KSPI, daya beli buruh turun 20-25 persen dengan kebijakan upah murah dan naiknya harga beras seperti saat ini,”ujar Presiden FSPMI KSPI, Said Igbal. (Suparman)

Komentar