oleh

Kementrian ATR/BPN RI Gelar Rakertas di Jakarta

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) bersama Komisi II DPR RI di Hotel Sangri-La, Jakarta, Rabu (10/7/2019)

Dalam Rakertas tahun ini, Pemerintah bersama Komisi II DPR menyiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan, khususnya rencana penerapan Single Land Administration System (SLAS) yang akan diatur dalam RUU tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, RUU yang akan mengatur SLAS ini tidak akan memangkas wewenang kementerian teknis lainnya. Dengan sistem terintegrasi tersebut justru SLAS ini akan memudahkan pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, masyarakat dan para pelaku usaha dalam memanfaatkan tanah secara optimal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil

“Kewenangan kementerian teknis yang menangani kehutanan, pertambangan, kelautan dan lain-lain tidak ada yang diambil. Hanya disinkronkan dengan single land,” ujar Sofyan Djalil yang juga mantan Menteri Bappenas (2015-2016) diera Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut

Sofyan Djalil juga mengatakan, bahwa pembahasan RUU Pertanahan sebagai pengganti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah dilakukan sejak 2012 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Adapun UU yang berlaku saat ini dinilai memerlukan sejumlah penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi, kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sudah banyak berubah.

“Sedikitnya ada delapan poin penting yang akan diatur di dalam RUU Pertanahan yang baru. Selain terkait SLAS, juga pengaturan hak atas tanah untuk keadilan dan kemakmuran, modernisasi pengelolaan dan pelayanan pertanahan menuju era digital, serta penyediaan tanah untuk pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya berharap Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) harus dilengkapi dengan peraturan yang lebih spesialis atau spesifik mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Hal itu dimaksudkan guna terciptanya keseimbangan tata guna tanah yang diharapkan pula dapat dinikmati secara baik dan optimal oleh masyarakat maupun negara.

“Terkait SLAS yang diatur dalam RUU tersebut, dimaksudkan untuk percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, kebijakan fiskal pertanahan dan tata ruang, kewenangan pengelolaan kawasan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya, serta penghapusan hak-hak atas tanah yang bersifat kolonial,” tandas Sofyan Djalil

Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Herman Khaeron yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI

Hal senada juga dikatakan Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Herman Khaeron yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan, pembahasan RUU Pertanahan saat ini baru rampung 5 bab dari total 15 bab yang akan termaktub di dalamnya. Selain itu, pembahasan di dalam tim perumus dan tim sinkronisasi juga telah selesai, sehingga tinggal meminta persetujuan di dalam Panja.

“Sudah hampir separuh pasal sudah dirampungkan, karena ini yang paling substantif dan penting yang pasalnya sudah banyak,” ungkap Herman yang turut menghadiri kegiatan Rakertas tersebut.

Menurutnya, perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini menuntut hadirnya sebuah UU yang lebih spesialis yang mengatur tentang pertanahan, sehingga harus dituntaskan, mengingat banyaknya pertanyaan terkait permasalahan pertanahan yang harus dijawab.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian ATR/BPN RI, Hermawan Arif Sugoto mengatakan, saat ini tantangan pemerintah dapat menghasilkan RUU Pertanahan yang bisa menjawab permasalah pertanahan dan tata ruang ke depan. Setidaknya ada beberapa point penting yang diatur dalam RUU Pertanahan utnuk menjawab perkembangan zaman.

“Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pertanahan, salah satunya perihal pengaturan hak atas tanah untuk Keadilan dan Kemakmuran, pendaftaran tanah menuju SLAS dan sistem Postif, modernisasi pengolahan dan pelayanan pertanahan menuju era digital, penyediaan tanah untuk pembangunan, percepatan penyelesaian sengketa, konfil dan perkara pertanahan,” jelas Hermawan.

(Piyarso Hadi)

Komentar