oleh

Komisi A DPRD Jawa Tengah Pertanyakan Dana Pilgub yang Membengkak

InilahOnline.com (Semarang-Jateng) – Membengkaknya biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Tengah menjadi persoalan serius, dalam pembahasan menarik dalam Dialog Interaktif DPRD Jawa Tengah dengan Media Massa di Gedung Berlian, Selasa (20/6/2017).

Juru bicara Komisi A Jawa Tengah Amir Darmanto menjelaskan,alokasi penggunaan dana APBD maupun APBN untuk penyelenggaraan pilkada,lebih ditujukan kepada penyediaan sarana dan prasarana pilkada. Tentunya, disamping honor yang harus diterimakan kepada petugas di lapangan, juga untuk kebutuhan lainnya.

Sebagaimana diketaui kebutuhan anggaran untuk pengawasan dalam pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Tengah tahun 2018 saja membutuhkan anggaran Rp 382.325.391.000. ”Kebutuhan terbesar adalah untuk membiayai pengawasan pemilihan gubernur,”katanya.

Dikatakan, karena pelaksanaan pilgub dilakukan bersamaan dengan pemilihan bupati/walikota se-Jawa Tengah antara lain Kabupaten Banyumas, Temanggung,Kudus,Karanganyar, Kabupaten Tegal, Magelang dan Kota Tegal.

”Hanya kebutuhan pengawasan untuk pilihan bupati dan walikota di 7 Kabupaten/Kota diperkirakan membutuhkan biaya Rp 43.437.143.000,”papar politisi dari PKS ini.

Amir mengaku, besarnya biaya pilkada itu disamping pengawasan juga diakibatkan meningkatkan pos-pos tertenti seperti penyediaan kertas maupun perlengkapan pelaksanaan pemilihan.

”Jadi kalau dievaluasi biaya pelaksanaan pilkada serentak ini, sebenarnya tidak menghemat anggaran, sebaliknya juga meningkat anggarannya,”jelasnya.

Dalam acara dialog interaktif yang dimoderatori Jayanto mantan Sekum PWI Jateng ini, selain Amir Komisi A, hadir juru bicara Komisi B Yudhi Sancoyo, Komisi DIkhwan dan Komisi E Karsono.(Suparman)

Komentar