oleh

Konsumen Apartemen Gardenia Bogor Diminta Segera Ajukan Tagihan Terkait Putusan PKPU Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

INILAHONLINE.COM, JAKARTA

Seluruh konsumen Apartemen Gardenia Bogor diminta segera mengajukan tagihan sesuai batas waktu yang ditentukan kepada Tim Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen Jakarta, Zentoni, SH, MH, Sabtu (14/11/2020)

“Apartemen Gardenia Bogor telah diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena PT. Duta Senawijaya Mandiri (DSM) selaku Termohon PKPU yang juga selaku pengelola Apartemen Gardenia Bogor, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020,” jelasnya.

Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta Zentoni, SH, MH ketika memberikan keterangan kepada media

Menurut Zentoni, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara Nomor: 317/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Sammy S selaku Pemohon PKPU melawan PT. DSM selaku Termohon PKPU yang mengelola Apartemen Gardenia Bogor dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari.

“Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PKPU terhadap PT. Duta Senawijaya Mandiri selaku Termohon PKPU layak untuk dikabulkan oleh karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” ungkapnya.

Menurut Zentoni, permohonan PKPU terhadap PT. DSM untuk memberikan kesempatan kepada PT. DSM selaku Termohon PKPU untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Selain memutuskan PT. DSM dalam keadaan PKPU-S selama 45 hari, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga mengangkat mengangkat orang Pengurus.

“Adapun nama-nama pengurus yaitu, Sdr Mandela Ignasius Creido Sinaga, S.H., M.H, Sdr. Gomgom Parlindungan, S.H., CLA, Sdr. Longat Ameron Siahaan, S.H., dan Sdr. Benny Marnala Pasaribu, S.H., yang kesemuanya terdafar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” pungkasnya. (Piya Hadi)

Komentar