Mantan Kadisdikbud Subang Divonis 1 Tahun, Mantan Ketua PWI Subang 1,5 Tahun

Berita, Hukkrim, Pantura427 Dilihat

INILAHONLINE.COM, SUBANG

Mantan Kadisdikbud Subang H.Suwarna Murdias divonis  1 tahun dan mantan Ketua PWI Subang H.Dadang Hidayat 1 tahun 6 bulan sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana ajukan banding.

Vonis Majlis hakim terhadap terdakwa itu terkait kasus pungli pembuatan kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) berlangsung pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada pukul 14.30 WIB – 16.30 WIB. Sebelumnya JPU Kejari Subang menuntut terdakwa Suwarna dan Dadang Hidayat masing-masing 4,5 tahun penjara.

Persidangan yang diketuai majelis hakim Sri Mumpuni SH tersebut menarik perhatian publik hingga penuh dihadiri pengunjung.

Ketua Majelis Hakim Persidangan NISN Sri Mumpuni SH mengatakan, untuk terdakwa H.Suwarna Murdias dijatuhi vonis 1 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 11 juncto 15. Sementara terdakwa H.Dadang Hidayat divonis penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, karena terbukti melanggar pasal 13 juncto 15.

“Terdakwa sudah divonis. Kita memberikan waktu 7 hari untuk JPU Kejari Subang untuk pikir-pikir, apakah menerima atau mau banding,” ujarnya.
Kasipidsus Kejari Subang Faisal Akbar SH mengatakan, untuk vonis yang dijatuhkan hakim kepada dua terdakwa tersebut, pihaknya akan berpikir-pikir selama 7 hari ke depan.

Untuk putusan dari hakim tersebut pihak JPU kejari Subang merasa masih belum puas, sehingga pihaknya berencana akan mengajukan banding. “Jika disebut puas, tentu saja kami tidak puas. Maka dari itu kami berencana akan mengajukan banding,” katanya.

Dijelaskam Faisal, perkara NISN harus menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan. Menurutnya, celah unuk melaukan tindak korupsi sangat luas. Pihaknya mengimbau, dalam musim tahun ajaran baru ini jika masyarakat merasa dirugikan terhadap dugaan pidana korupsi dalam penerimaan murid baru di Kabupten Subang, maka bisa melaporkannya ke Kejari Subang agar bisa diselidiki.

“Memang rentan, jika dalam penerimaan murid baru di musim ajaran tahun baru, ada masyarakat yang dirugikan dengan dugaan korupsi. Bisa langsung laporkan ke kami,” imbuhnya.

Foto Istimewa

Kasus ini bermula pada 2018, H.Suwarna Murdias ditawari H.Dadang Hidayat membuat kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di Kabupaten Subang sebagai solusi atas masalah NISN yang kerap ditemukan seperti hilang dan rusak. Kartu NISN sendiri dibuat oleh pemerintah untuk siswa.
Terdakwa H.Dadang Hidayat kata jaksa, kemudian menemui terdakwa H.Suwarna Murdias untuk membahas pembuatan kartu NISN. H.Suwarna Murdias membubuhkan tanda tangan di kartu NISN buatan terdakwa tersebut .

“Terdakwa kemudian menyebarkan surat penawaran kartu NISN ke setiap kecamatan untuk dibeli oleh siswa. Padahal, kartu NISN sendiri sudah dibuat oleh pemerintah dan gratis,” ujar jaksa.

Karena institusi Dinas Pendidikan Pemkab Subang turut merestui pembuatan kartu NISN oleh terdakwa H.Dadang Hidayat, akhirnya banyak siswa SD dan SMP yang membeli kartu NISN seharga Rp 25 ribu per lembar.

Padahal, itu tidak diperbolehkan aturan undang-undang dan pembuatan kartu NISN tak perlu dilakukan karena data setiap siswa di setiap sekolah sudah ada dalam data base. Dari hasil penjualan kartu NISN itu, didapat keuntungan sebesar Rp190 juta.

Penjualan kartu NISN pun dihentikan setelah banyak orangtua murid mengeluh kemudian Kejaksaan Negeri Subang‎ mengusut kasus itu hingga H.Suwarna Murdias dan H. Dadang Hidayat ditetapkan sebagai tersangka.

(Abdulah)

banner 521x10

Komentar