oleh

MUI Meminta Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal Tahun 2019

-Daerah-140 Dilihat

InilahOnline.com (Semarang-Jateng)- Semua pelaku usaha yang menjual produk seperti makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan, dalam tahun 2019 mendatang diharapkan memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

”Tahun 2019 mendatang semua produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikat halal,” kata Ketua MUI Jateng H Ahmad Daroji di Semarang, Senin (14/8/2017).

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang terdiri dari 68 pasal itu menegaskan kewajiban adanya sertifikasi halal bagi produk yang beredar mulai berlaku lima tahun terhitung sejak UU tersebut disahkan.

”UU itu sudah mengaturnya termasuk sanksi yang melanggar. Namun bagi produk yang harus bersertifikat tidak hanya skala besar, melainkan juga UMKM. Untuk itu, aturan-aturan ini supaya diketahui masyarakat, sehingga perlu sekali untuk disosialisasikan,”ujarnya.

Tentang teknis sertifiksi halal tersebut, kata Ahmad, bisa diawali dari pengajuan para pelaku usaha ke MUI atau lembaga pengkajian pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPPOM). Selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh asesor yang ditunjuk, meliputi bahan yang digunakan hingga proses pengolahan.

”Jadi yang berhak mengeluarkan sertifikat halal itu MUI, setelah melalui proses verifikasi.Namun hasil pengecekan oleh asesor selanjutnya diserahkan ke MUI untuk dirapatkan di Komisi fatwa MUI. Setelah diteliti hasilnya sesuai baru dikeluarkan sertifikat itu,” tandasnya.

Tujuan sertifikasi halal ini, menurutnya, untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Adapun dari sisi pelaku usaha bertujuan, untuk meningkatkan nilai tambah produk yang diperdagangkan tersebut.

”Yang jelas setiap orang tidak bisa meneliti sendiri, apakah suatu produk itu halal atau tidak. Namun masyarakat muslim wajib tahu status kehalalan suatu produk. Dari sinilah tugas dan peran MUI untuk melakukan kajian terhadap produk yang beredar,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelum diundangkan dan berupa RUU, aturan ini telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI 25 September 2014. Selanjutnya pada Oktober 2014 resmi disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

”Pada hari yang sama Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin mengundangkan UU itu sebagai Undang-Undang ZZ Nomor 33 Tahun 2014,” paparnya. (Suparman)

banner 521x10

Komentar