Munas Alim Ulama Diharapkan Bisa Menghasilkan Rekomendasi yang Berguna Bagi Pemerintah

Daerah, Politik438 Dilihat

INILAHONLINE.COM, SEMARANG – Musyawarah Nasional (Munas) Alim ulama PPP yang digelar Jum’at (13/4) di Hotel Patrajasa Semarang, sangat penting esensinya seiring dengan dinamika informasi idiologis maupun non idiologis yang terus berkembang, sehingga miris untuk mendengarnya dan isinya mengkambing hitamkan orang yang membahayakan keberadaan negara Republik Indonesia.

”Dari dinamika yang berkembang ini berhasil ditangkap oleh PPP sebagai partai berazaskan Islam, untuk mempertajam fungsi ulama dalam ikut membela negara Republik Indonesia,”papar Ketua OC Munas Alim Ulama pusat Akhmad Mustaqum dalam Konferensi Pers dengan awak media di Semarang, Kamis (12/4/2018).

Menurutnya, selain kaitan diatas juga akan mengevaluasi implementasi politik paska reformasi, yang dirasa terlalu banyak menyedot energi bangsa Indonesia sehingga cenderung mengenyampingkan bidang-bidang lain yang tidak kalah penting.

”Jadi dalam pelaksanaan munas kali ini,ada bagian pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang berkembang belakangan ini, terkait berita-berita yang tidak benar,”tuturnya.

Menurut dia, tujuan dari pelaksanaan Munas Alim Ulama ini sebagai forum silaturrahmi antar umat Islam dalam merespon perkembangan sekarang ini serta isu aktual yang representatif yang diikuti para alim ulama seluruh Indoensia.

”Yang hadir seluruh Indonesia terdiri dari DPP PPP, DPW PPP majelis ulama 34 Provinsi, Pimpinan Pondok Pesantren serta alim ulama,”katanya.

Meski demikian, lanjut dia, munas alim ulama dilaksanakan sebagai bagian dari olah pikir untuk merumuskan serta diskusi untuk mencapai beberapa hal yang terkait dengan kebangsaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

”Isu-isu sosial, perlawanan terhadap korupsi akan menjadi pembahasan secara komprehensif, sehingga tidak lepas dari konteks sosial yang bisa berubah setiap waktu,”katanya.

Ia menjelaskan, ada dua cermin yang menjadi bagian penting PPP yaitu, bagaimana mencapai kekuasan secara baik dan bisa mengemban kekuasaan yang dicapai dilandasi rasa keadilan seperti yang dicita-citakan.

”Agar ada kesepahaman representasi seluruh Indonesia, masalah sosial di daerah masing-masing perlu didiskusikan secara bersama,”ujarnya.

Ia yang didampingi panitia lainnya menjelaskan dalam munas alim ulama rencananya akan dibentuk Komisi Fatwa dan Komisi Tausiah. Dalam komisi ini akan mengambil kemanfaatannya sehingga menghasilkan respon secara positif.

”Kedatangan para alim ulama ini mudah mudahan bisa memberikan nuansa, terhadap pelaksanaan pilkada serentak, pileg dan pilpres mendatang. Hanya dalam politik tidak bisa dihindarkan dari panduan moral dan etika,”ujarnya.

Siapkan Tujuh Topik Dibahas

Sekretaris DPW PPP Jateng Abdul Syukur mengatakan Stering Commite (SC ) panitia nasional Munas alim ulama PPP, telah menyiapkan tujuh topik yang akan dibahas secara mendalam oleh para pimpinan majlis syariah DPW PPP se-Indonesia, pengasuh pesantren dan majlis taklim yang diundang dalam acara ini.

”Para ulama PPP sebagaimana ekponen bangsa lainnya merasa prihatin atas perjalanan politik bangsa Indonesia setelah reformasi. Ada sejumlah hal yang perlu dikoreksi, di arena Munas inilah dilakukan evaluasi terutama kegaduhan-kegaduhan politik yang mudah sekali mencuat,”ujarnya.

Menurutnya, topik yang disiapkan SC itu, meliputi sistim Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada), pencalegan risywah politik (money politic), survey pesanan, sistem pemilihan, kampanye hitam dan kampanye negatif.

”Dipilihnya topik-topik yang terkait dengan politik itu, karena para ulama memandang kondisi politik nasional sangat memprihatinkan dan perlu segera ada penanganan yang serius, sehingga jangan sampai ada pandangan yang keliru, misalnya ulama-ulama yang berada di PPP atau bersimpati pada PPP hanya memperhatikan persoalan-persoalan politik saja,”katanya.

Dengan demikian, dia menambahkan selama ini dalam kesehariannya para ulama PPP selalu bersama-sama masyarakat. Mereka hidup dan beraktivitas serta bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. ”Jadi tidak melulu ngurusi politik saja,”ujarnya.

Dalam munas kali ini, lanjutnya, permusyawaratannya terfokus pada persoalan-persoalan politik, karena memang kondisinya memaksa, bahkan liberalisasi politik yang selama ini berlangsung sudah menyentuh titik yang memprihatinkan.

”Misalnya tindak kejahatan korupsi kini masuk dalam lingkaran proses-proses politik, dan kebijakan yang selalu menyeret-nyeret para politisi. Tidak sedikit yang gagal menghindari, akhirnya sejumlah politisi yang secara demokratis mendapat amanat dari rakyat yang terpaksa harus berurusan dengan penegak hukum.”

Menurut Syukur, dari arena Munas ini diharapkan akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang mengandung muatan-muatan untuk memperbaiki kondisi politik, yang semakin memprihatinkan saat ini. ”Jadi rekomendasi yang dihasilkan bisa untuk masukan dari pemerintah,”tegasnya.(Suparman)

banner 521x10

Komentar